POLHUKAM

KPK Periksa Tujuh Saksi Terkait Dugaan Korupsi di Musi Banyuasin

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi. (Net)
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi. (Net)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tahun anggaran 2021.

Melalui keterangan resmi, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan jika pemeriksaan terhadap tujuh saksi itu dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan, Palembang, Sumsel.

Mereka yang diperiksa adalah Eliza Alex Noerdin (Ibu Rumah Tangga); Sandy Swardi (Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa); Herry Zaman (Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana); Akbar Ramadhan (Manajer Sumber Daya Manusia PT Gajah Mada Sarana); Irfan (Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin), serta dua pihak swasta, yaitu M Nopriansyah dan Ahmad Sadad.

Adapun ketujuh nama tersebut bakal diperika sebagai saksi untuk tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif, Dodi Reza A (DRA).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DRA," ujar Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (28/1/2022).


Sebelumnya, Sabtu (16/10/2021), selain Dodi Reza, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasi Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

Terkait konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga ada arahan dan perintah dari Dodi Reza. Arahan itu ia berikan kepada Herman Mayori, Eddi Umari, dan beberapa pejabat lain agar pelaksanaan lelang dapat direkayasa sedemikian rupa.

Dodi telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk dirinya, 35 persen untuk Herman, dan 23 persen untuk Eddi beserta pihak terkait lainnya.


Video Terkait:
Usai Dipecat Firli, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasgor
Editor: Saeful Anwar