EKONOMI

Empati Jokowi Lebih Riil

Bantuan Pedagang Kecil Tepat Sasaran

Presiden Jokowi. (Net)
Presiden Jokowi. (Net)


JAKARTA - Kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pedagang kecil terlihat nyata. Di saat kasus harian COVID-19 mulai naik kembali, dia memberikan secara langsung bantuan tunai kepada pelaku UMKM di sejumlah daerah, agar bertahan di masa pandemi yang belum berakhir.

Kehadiran Jokowi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu dilakukan saat dia berkunjung ke Pasar Baru Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan dan para pedagang di Taman Batu 10 Kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Bantuan yang diberikan Presiden kepada para pedagang yakni sebesar Rp1,2 juta. Bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut, dapat digunakan untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kepada mereka saya menyerahkan bantuan tunai Rp1,2  juta per orang untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19,” tulis Jokowi di akun Instagram-nya @jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui sektor UMKM pada 2022, pemerintah kembali memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan, hingga 30 Juni 2022.


"Porsi kredit UMKM masih stagnan di kisaran 18 persen terhadap kredit perbankan nasional. Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM tersebut menjadi 30 persen di tahun 2024,” ujar Airlangga, Kamis (27/1/2022).

Pencapaian target 30 persen tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan dan pengembangan usaha di sektor UMKM untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung UMKM nasional melalui kebijakan KUR 2022. Dengan meningkatkan plafon menjadi Rp373,17 triliun, dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3 persen. 

"Sehingga suku bunga KUR 3 persen berlanjut hingga akhir Juni 2022," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran stakeholder dalam mengembangkan UMKM. Akademisi maupun pembuat kebijakan diharapkan dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih baik.

Tepat Sasaran
Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA) Agus Trihatmoko mengatakan, batuan tunai bagi pelaku UMKM atau wirausaha kelas kecil, sangat tepat sasaran. Sekalipun pandemi akan mereda, bantuan tunai pemerintah akan tetapi membantu. Namun demikian, bantuan tunai bagi pelaku UMKM perlu dievaluasi lagi cakupan dan distribusinya. Hal ini guna mengetahui apakah masih banyak pedagang kecil yang belum mendapatkan bantuan.

"Mengingat jumlah pelaku UMKM lebih dari 50 juta. Itu pun yang terdaftar, sementara UMKM di perdesaan bidang tani dan ternak masih banyak belum tercatat oleh pemerintah ataupun asosiasi," kata Agus kepada Info Indonesia.

Menurut dia, yang dilakukan Presiden Jokowi secara simbolis di sejumlah daerah diharapkan dapat diikuti secara terprogram untuk nasional hingga perdesaan. Setelah itu, data penerimaan harus dievaluasi kembali, agar distribusi merata dan adil bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, terutama pedagang kelas bawah. Di sisi lain, lanjut pencetus ekonomi murakabi ini, bantuan pinjaman bagi pedagang kecil atau UMKM diperkirakan masih di bawah 20 persen dari total kredit perbankan. Artinya, mayoritas masih didominasi kelompok menengah atas atau korporasi besar.

Oleh sebab itu, jumlah kredit untuk pedagang kecil perlu ditingkatkan hingga 40 persen. Tetapi, masih perlu kebijakan lain dari pemerintah terhadap perbankan. Agus menilai, subsidi bunga perbankan sudah sangat baik, namun aksesibilitas UMKM ke bank perlu dicarikan jalan keluar, dari sisi regulasi dan legalitasnya.

"Termasuk, sistem penjaminan baik aset atau asuransi sebagai prasyarat kemudahan pihak bank mengucurkan kreditnnya," tegasnya.

Terlepas dari itu, menurut Agus, keperluan UMKM tidak semata hanya permodalan, namun lebih kompleks. Problem persaingan usaha perlu di lindungi serta dicarikan jalur-jalur rantai pasokan dan pemasaran. Dengan demikian, pertumbuhan kredit bagi UMKM lebih progresif dengan pertumbuhan ekonominya. Pada intinya, bantuan tunai dari Presiden Jokowi sangat bermanfaat bagi pedagang kecil, terutama untuk menambah permodalan mereka. 

"Sangat bermanfaat (bantuan tunai), karena dapat menambah permodalan. Bagi UMKM tertentu atau pedagang sangat butuh modal, baik saat pandemi atau pun saat normal. Memang harus selektif dalam pemilihan nya bagi UMKM yang benar-benar kurang modal," ujar Agus.

Format Baru
Dihubungi terpisah, peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, bantuan tunai ini sebelumnya sudah dilakukan dari tahun lalu. Tetapi, bantuan untuk pedagang ini adalah format baru dari bantuan di klaster perlindungan sosial dari dana PEN yang digelontorkan. Namun Yusuf berharap, bantuan pedagang kali ini harus mampu mendorong atau setidaknya menjaga daya beli kelompok kelas menengah ke bawah. Karena kalau dilhat dari sasaran penerima bantuan, kelompok menengah ke bawah ini adalah sasaran utamanya.

"Jadi, kalau saya katakan ini merupakan inisiasi yang bagus dari Presiden Jokowi. Tentu inisiasi bagus ini harus diiringi dengan beberapa evaluasi terkait apakah kemudian bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran atau tidak," kata Yusuf.

Adapun, Yusuf menyarankan, salah satu evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah ihwal bantuan tunai untuk pedagang kecil yakni ketepatan data penerima. Dia menjelaskan, saat ini belum ada pusat data pedagang yang berhak menerima bantuan tunai di Indonesia. Sama seperti bantuan sosial tahun lalu, menurut dia, bantuan untuk pedagang dalam bentuk tunai ini yaitu tantangannya ialah ketepatan penerima dan bagaimana memastikan bahwa kelompok penerima adalah kelompok yang membutuhkan.

"Meskipun ini merupakan inisiasi yang baik, karena untuk menjaga daya beli kelompok menengah ke bawah. Tetapi tantangannya ada pada bagimana memastikan evaluasi dari penyaluran bantuan tunai ini," pungkasnya.

Jaga Keseimbangan
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendorong pemerintah untuk mengubah pola penanganan pandemi COVID-19 melalui perspektif keadilan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan.

"Ketidakadilan (inequity) akses vaksin, masker, tes dan ketimpangan kapasitas lacak kasus membunuh banyak orang pada tahun 2021," kata Direktur Eksekutif CISDI, Gatot Suarman Ilyas dalam webinar Lokapala 3.0 bertajuk “Habis Gelap Terbitkah Terang?” yang diikuti di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Gatot menuturkan untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19, pandemi harus dapat berubah status menjadi endemi dengan mempertahankan jumlah kasus infeksi serendah mungkin. Tanpa memicu terjadinya peningkatan angka kematian. Namun setelah melakukan pengamatan, pihaknya memprediksi bahwa kemungkinan besar pandemi di Indonesia akan berada pada skenario Survival of the Fittest. Di mana keberhasilan mengendalikan COVID-19 akan terjadi dengan terbatas dan perlahan, namun menyisakan jurang ketimpangan yang cukup lebar. Menurutnya, kasus baru bisa jadi merebak dalam kurun waktu tertentu di beberapa tempat dan endemi skala lokal, akan terjadi di tempat dengan tingkat penularan tinggi. Sebagai akibat kebijakan yang berpihak pada mereka yang telah punya kemampuan melindungi diri dari infeksi, sebagian kelompok populasi berhasil meneruskan hidup berdampingan dengan COVID-19.
 
Sementara, sebagian yang rentan dan membutuhkan keberpihakan kebijakan lebih besar, mungkin akan meninggal dunia atau terpaksa hidup dengan ancaman dan konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Guna mencegah terjadinya ketimpangan yang terulang di tahun ini, pihaknya memberikan tujuh rekomendasi yakni pemerintah perlu membenahi kerangka regulasi dan tata kelola dengan mengatasi tumpang tindih regulasi, menguatkan koordinasi antardaerah dan membuka ruang keterlibatan unsur-non pemerintah agar kesalahan pemikiran tak lagi terulang. Kedua, perlu menempatkan pengendalian COVID-19 ke mekanisme pelayanan dan pembiayaan yang tidak terpisah dari sistem kesehatan. Sebab, fasilitas seperti puskesmas menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan juga melakukan testing dan tracing.

Selain itu, turut merekomendasikan pemerintah untuk menyediakan akses tes COVID-19 yang mudah dijangkau oleh masyarakat agar dapat cepat memutus rantai penularan berbagai varian baru serta mutasi yang akan muncul.

"Kemudian perkuat kapasitas produksi dan distribusi vaksin. Perjelas strategi pencapaian target vaksin hingga 70 hingga 80 persen dosis lengkap, percepat jangkauan vaksinasi pada masyarakat rentan dan siapkan tata kelola untuk penyediaan dosis ketiga secara gratis bagi seluruh masyarakat," kata dia.

Pemerintah juga perlu menyediakan terapi oral untuk pasien COVID-19 dan menemukan kombinasi yang tepat dari intervensi berbasis kesehatan masyarakat. Mengingat kelelahan publik dan pelajaran dalam dua tahun terakhir, pemerintah bisa meningkatkan akses dan kepatuhan penggunaan masker standar respirator dengan menyediakan masker N95, FFP2 atau KN95 secara gratis.

Terakhir, berperan aktif sebagai negara yang percaya pada multilateralisme dan konsekuen mengadaptasi kesepakatan global dengan menyerukan negara berpegang pada posisi politis dan skenario pendanaan pandemi sesuai New International Treaty for Pandemic, yang dianggap relevan memutus rantai kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Gatot mengatakan bila Indonesia menjalankannya, skenario dapat berubah menjadi skenario terbaik yakni menang dari pandemi. Namun, pihaknya mengaku masih belum bisa melihat ke mana arah keberpihakan pemerintah.

"Kami mempertanyakan satu hal, habis gelap terbitkah terang?," kata dia.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo