POLHUKAM

Komnas HAM Libatkan Ahli TPPO dan Perbudakan Dalami Kasus Kerangkeng Manusia

Potret kerangkeng manusia milik eks Bupati Langkat. (ANTARA)
Potret kerangkeng manusia milik eks Bupati Langkat. (ANTARA)


JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta keterangan ahli tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta ahli perbudakan modern untuk mendalami kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Dengan keterangan ahli kita bisa melihat kasus ini sebagai perbudakan modern, TPPO, atau lainnya. kami akan uji semua temuan kami dengan ahli," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (7/2/2022).

Anam berharap, dengan adanya para ahli proses peyidikan kasus itu bisa segera selesai. Namun, dirinya belum bisa mamastikan batas waktu penyelesaian kasus tersebut.

"Kalau ditanya limitasinya, kami inginnya segera. Tapi masa kita halangi korban buat bicara kepada kami. Itu tidak elok," ujarnya.

Untuk diketahui, Kasus kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM.


Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.

Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan 40 pekerja.

Editor: Khoirur Rozi