POLHUKAM

Demi Formula E Pemprov DKI Tabrak Aturan Pengeluaran Anggaran

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Dok DPRD DKI Jakarta)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Dok DPRD DKI Jakarta)


JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Saat pemeriksaan, Prasetyo menjelaskan ke KPK bahwa ada dana penyelenggaraan Formula E dikeluarkan sebelum aturan terkait anggaran selesai dilakukan (ijon).

"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi Perda, APBD itu sudah diijon ke Bank DKI senilai 180 miliar," kata Pras di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/2/2022).

Menurut Prasetyo, mengeluarkan anggaran daerah sebelum ada Perda termasuk melanggar aturan. Pemprov DKI, katanya, seharusnya mengeluarkan anggaran itu jika sudah ada Perda yang disahkan DPRD DKI Jakarta.

"Setelah menjadi Perda, APBD itu bisa dipakai. Ini kan tanpa konfirmasi kita langsung berbuat sendiri. Karena saya juga tidak diberi tahu oleh pak gubernur, dia membuat commitmen fee yang pertama itu," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, Pemprov DKI terkesan memaksakan penyelenggaraan Formula E. Padahal menurutnya keuangan DKI Jakarta selama pandemi COVID-19 tidak cukup baik.


"Ini kenapa sih kok dipaksakan bahwa Formula E harus berjalan. (Padahal) kita sedang kekurangan pendapatan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Sedangkan, di pihak Pemprov DKI, KPK memanggil juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.


Video Terkait:
Kawasan Ancol Jadi Sirkuit Formula E
Editor: Khoirur Rozi