POLHUKAM

MAKI Laporkan Pejabat ESDM Kaltim ke Kejagung

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Net)
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Net)


JAKARTA - Salah satu pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Temuan itu kemudian dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejaksaan Agung RI, Rabu (9/2/2022).

"MAKI melaporkan WH selaku pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur ke Jampidsus Kejagung RI," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui keterangan tertulis.

Dugaan tersebut muncul setelah adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum terkait pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Tahun 2019 kepada PT BEP sebanyak 2.873.560 metric ton batu bara. Padahal, PT BEP telah diputuskan sebagai perusahaan pailit sehingga tidak boleh diberikan RKAB.

Dengan dinyatakan pailit, WH juga seharusnya merekomendasikan kepada Gubernur Kaltim untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP OP) PT BEP, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 119 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3/2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.


"Terlebih penyebab PT BEP diputus pailit bukan lantaran terjadi krisis ekonomi atau keadaan kahar, tetapi karena dugaan tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan pemilik 98 persen saham PT BEP bernama HB," terang Boyamin.

Menurutnya, HB sebagai pemilik saham telah memakai sarana IUP OP yang diberikan negara untuk melakukan penipuan senilai Rp1 triliun dan pembobolan bank sebesar Rp1,5 triliun.

"Setelah berhasil mendapatkan uang haram sebesar total Rp2,5 triliun, diduga HB sengaja mempailitkan PT BEP," kata Boyamin.

Kini HB telah menjadi terpidana berstatus residivis dengan menjalani akumulasi hukuman 8 tahun penjara. Boyamin turut heran lantaran IUP OP PT BEP tak kunjung dicabut walau sudah dijadikan alat untuk berbuat kriminal. Lebih parahnya lagi, meskipun HB meringkuk di dalam penjara namun PT BEP berturut-turut tetap mendapatkan RKAB. Tahun 2020 sebanyak 525.607 MT, tahun 2021 sebanyak 2.949.629 MT dan pada 2022 pejabat Ditjen Minerba Kementerian ESDM justru kembali memberikan persetujuan RKAB kepada PT BEP sebanyak 2.997.086 MT.

"Kementerian ESDM dan pejabat pada Ditjen Minerba seperti menutup mata adanya fakta tindakan kriminal yang berulang kali dilakukan pemilik PT BEP," ujar Boyamin.

Menurutnya, pemberian RKAB sebanyak itu sama halnya negara memberikan sarana dan kesempatan yang lebih luas kepada pemilik perusahaan untuk melanjutkan praktik kriminalnya.

"Penyidik pada Jampidsus Kejagung harus mengusut adanya dugaan udang di balik batu, sikap murah hatinya pihak pejabat Ditjen Minerba kepada PT BEP," tegas Boyamin.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo