POLHUKAM

Bos Krakatau Steel Diusir, Fahri Hamzah Usul Rapat DPR Dengan BUMN Dihentikan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. (Net)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. (Net)


JAKARTA - Pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim ketika rapat dengan Komisi VII DPR, Senin (14/2/2022), menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang angkat bicara soal pengusiran itu. Melalui akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah yang terpantau redaksi, Rabu (16/2/2022), Fahri mengatakan jika peristiwa itu seharusnya tak terjadi.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu pun mengusulkan agar rapat antara DPR dengan BUMN sebaiknya dihentikan, karena lebih banyak mudaratnya.

"Sebaiknya dihentikan. Cukup Kementerian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Tidak usah ke DPR," tulis Fahri.

Fahri mengusulkan hal itu berdasar pada Direksi BUMN yang merupakan pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Menurutnya, dengan membiasakan rapat di DPR akan membuat para direksi BUMN yang merupakan pejabat bisnis menjadi bermental politik.


"Saya pernah menulis buku tentang BUMN. Intinya adalah, adanya dilema antara 'dikuasai negara' dan 'untuk kesejahteraan rakyat'. Salah satunya rapat di DPR RI itu. Dengan motif dikuasai tapi negara sedang merusak kultur bisnis di BUMN," kata Fahri.

Eks politikus PKS itu mengatakan, ada kesalahan di hulu persoalan, karena regulasi ambigu dan membiarkan kontradiksi antara UU tentang BUMN, PT, dan keuangan negara. Dirinya berpendapat, seharusnya pengelolaan BUMN harus jelas dan tunduk ke dalam rezim korporasi. Dengan begitu, pertanggungjawaban pemegang saham ada di Kementerian BUMN.

"Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja, ya kuasa ada di Kementeria BUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!," tulis Fahri.

Fahri menilai tidak adil membedah BUMN di depan umum oleh politikus, sedangkan ada pesaing yang selalu mengintip dapur perusahaan milik negara itu. Tak hanya itu, kata dia sering kali tak jelas apa inti pembahasan rapat dengan BUMN. Namun berbeda halnya dengan rapat penyelidikan angket. Karena, menurut Fahri, tak hanya BUMN, presiden pun bisa dipanggil dalam rapat itu.

"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujar Fahri.

Berikut ini daftar bos BUMN yang diusir saat rapat kerja dengan DPR;

  1. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim diusir Komisi VII DPR, Senin, 14 Februari 2022
  2. Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero), Orias Petrus Moedak diusir Komisi VII DPR, 30 Juni 2020
  3. Direktur Utama PT Garam (Persero), Yulian Lintang diusir Komisi VI, 26 Maret 2013
  4. Direktur Utama PT RNI (Persero), Ismed Hasan Putro diusir Komisi VI DPR, 2 Maret 2013
  5. Dirut PT PLN (Persero), Nur Pamudji diusir Komisi VII DPR, tahun 2012 
  6. Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Diding S. Anwar diusir Komisi XI DPR, 16 Februari 2012
  7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan diusir Komisi VII DPR, 9 Desember 2010

Video Terkait:
Menteri BUMN Angkat Jenderal Dudung Sebagai Komut Pindad
Editor: Saeful Anwar