POLHUKAM

Ahmad Basarah Apresiasi Permintaan Maaf PM Belanda

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. (Net)
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. (Net)


JAKARTA - Permintaan maaf Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte kepada rakyat Indonesia atas penggunaan kekerasan secara sistematis oleh militer Belanda pada masa perang kemerdekaan 1945-1949, mendapat apresiasi.

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan, pengakuan kekerasan tersebut merupakan langkah maju dan sesuatu yang melegakan bagi keluarga korban.

"Pengakuan akan kekerasan sistemik yang dilakukan militer Belanda ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi, dan memberi kelegaan bagi keluarga korban, ibarat beban berat yang terlepas," kata Basarah dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Disampaikan Basarah, pemerintahan sebelum PM Rutte tidak pernah meminta maaf secara langsung dan mengakui kekerasan ekstrem yang sistemik dan tersebar masif. Pemerintah Belanda terdahulu, kata dia, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

"Saya berharap agar iktikad baik pemerintah Belanda itu tidak hanya berhenti sampai permintaan maaf, tetapi harus ditindak lanjuti dengan pemberian kompensasi yang seimbang bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia," kata politisi PDI Perjuangan itu.


Basarah berharap agar permintaan maaf tersebut dapat meningkatkan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta merekatkan hubungan kedua negara yang memang punya hubungan sejarah panjang.

Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Kamis (17/2/2022) kemarin, meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.

Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussel, Belgia. PM Rutte mengatakan bahwa pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting.

Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.

What Did The Study Find?
Penelitian panjang ini dilakukan oleh Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), the Netherlands Institute for Military History (NIMH) dan the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies.

Studi yang memakan waktu lebih dari empat tahun itu menunjukkan bahwa kekejaman di Hindia Belanda saat itu dilakukan dengan cara yang sistematis.

"Ditemukan bahwa bahwa penggunaan kekerasan ekstrem oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga sering disengaja," kata hasil penelitian itu, yang dikutip oleh Deutsche Welle, Jumat (18/2/2022).

"It was condoned at every level: political, military and legal (tindakan kekerasan dimaafkan di setiap tingkatan: politik, militer dan hukum)."

"Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang memikul tanggung jawab di pihak Belanda -,politisi, pejabat, pegawai negeri, hakim dan lain-lain,- memiliki atau dapat memiliki pengetahuan tentang penggunaan sistematis kekerasan ekstrem," kata para peneliti.
 
"Ada kemauan kolektif untuk memaafkan, membenarkan dan menyembunyikannya, dan membiarkannya tanpa hukuman. Semua ini terjadi dengan tujuan yang lebih tinggi: memenangkan perang," sebut peneliti.

Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan adanya eksekusi di luar hukum, perlakuan buruk dan penyiksaan, penahanan di bawah kondisi yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan perusakan properti dan persediaan makanan, serangan udara yang tidak proporsional dan penembakan artileri, dan apa yang sering merupakan penangkapan massal acak dan penahanan massal.

Para peneliti menemukan tidak mungkin untuk melacak jumlah pasti dari kejahatan dan korban.

Kejahatan perang pertama kali diungkapkan oleh seorang mantan veteran Belanda pada 1969, Joop Hueting. Namun, Pemerintah Belanda telah mengklaim selama beberapa dekade bahwa hanya ada serangan terisolasi dan bahwa, secara umum, tentara berperilaku benar.

Penulis penelitian menyimpulkan bahwa ini bukan lagi posisi yang kredibel.


Video Terkait:
Terowongan Peninggalan Belanda di Bawah Kota Bogor
Editor: Saeful Anwar