DAERAH

Anies Harus Jelaskan Dugaan Penyimpangan Pengeluaran APBD untuk Formula E

Mobil Balap Formula E. (ANTARA)
Mobil Balap Formula E. (ANTARA)


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mendalami dugaan penyimpangan APBD DKI Jakarta senilai Rp180 miliar sebagai uang komitmen atau commitment fee Formula E. Anggaran ini sudah dikeluarkan sementara peraturan daerah (Perda) belum selesai dibentuk.

“KPK harus segera turun tangan karena harus mengejar ijon di Bank DKI juga bisa mengejar keterlibatan Formula E Operation (FEO) dalam proses ini,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada Info Indonesia, Sabtu (19/2/2022).

Perkara ijon itu diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat memenuhi panggilan KPK beberapa waktu lalu. Prasetyo memberikan keterangan kepada KPK soal adanya anggaran pelaksanaan Formula E yang keluar sebelum ada aturan dan tanpa konfirmasi.

Oleh sebab itu, untuk mengungkap dugaan pelanggaran ini, Hari meminta KPK turut memanggil Gubernur Anies Baswedan guna memberikan klarifikasi. Menurutnya, Anies sebagai pencetus Formula E Jakarta harus bertanggung jawab penuh atas berbagai masalah yang ada.

“KPK perlu memeriksa Anies Baswedan, karena dia pintu gerbang yang ideal bagi KPK untuk membongkar kotak pandora dugaan korupsi Formula E,” ungkapnya.


KPK juga perlu memeriksa FEO terkait pembayaran commitment fee Formula E. Menurut Hari, FEO tentu mengetahui seluruh proses penyelenggaraan Formula E termasuk pembayaran commitment fee.

“Paling gampang adalah meminta tanda terima atau kuitansi pembayaran commitmen fee serta meminta perjanjian antara FEO dengan Pemda DKI Jakarta,” terangnya.


Video Terkait:
Kawasan Ancol Jadi Sirkuit Formula E
Editor: Khoirur Rozi