POLHUKAM

Masyarakat Jangan Termakan Hoaks Soal IKN



JAKARTA - Masyarakat Indonesia diminta untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial, terkait pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang disebut-sebut untuk kepentingan kelompok tertentu.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menegaskan jika pemindahan IKN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk masa depan dan peradaban Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

"Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja," kata dia dalam keterangan yang diterima wartawan, di Jakarta, Senin (21/2/2022).

Dirinya memaparkan, pemerintahan Presiden Soekarno sudah mewacanakan kebijakan pemindahan ibu kota, yang kemudian dilanjutkan pada era Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, kata dia, wacana tersebut baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan.


"Beberapa pertimbangan dipilihnya lokasi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk setempatnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan, dan jalur distribusi ekonomi."

Wakil rakyat asal Kalimantan Timur itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.

"Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibu kota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri dan jabatan lainnya," kata dia.

Pemindahan IKN Sejak Era Soekarno
Soal wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Pada 17 Juli 1957, Soekarno mengarungi Sungai Kahayan atau Sungai Dayak Besar. Dari perjalan itu, Bung Besar merencanakan daerah yang dilewati sungai tersebut, yakni Kota Palangkaraya, untuk menjadi ibu kota baru bagi Indonesia.

Tetapi, lantaran adanya pertimbangan memasok bahan-bahan pembangunan dan akses ke lokasi sangat sulit, maka rencana itu hanya sebuah rencana. (Wijanarka dalam "Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya"). Dalam buku itu ditulis juga kalau Bung Karno dua kali mengunjungi kota tersebut.

Kemudian di era Soeharto. Sang Jenderal enggak mau kalah. Soeharto terobsesi dengan Jonggol yang terletak di Jawa Barat. Pada 1997, dia meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Namun, sebelum rencana itu diteruskan, Soeharto lengser dari kekuasaannya.

Pada era Reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga punya rencana. Yang mana nantinya Jakarta tetap jadi pusat perdagangan, tapi pusat pemerintahan ada di tempat lain. Rencana ibu kota baru SBY ada di Kalimantan juga. Nah, soal dana, taksirannya mencapai Rp100 triliun. Tapi itu tidak digarap serius pada era SBY.

Baru di era Presiden Joko Widodo lah itu digarap serius. Bahkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mendukung betul. Mega berharap IKN pindah ke Kalimantan, dan tentu saja yang dirinya ingin di Palangkaraya, sebagaimana yang direncanakan Ayahnya (Soekarno).


Video Terkait:
Tanda Gempa Sukabumi, Hiu Paus Mendekati Pantai
Editor: Saeful Anwar