POLHUKAM

Gagasan Cak Imin Dinilai Buruk dan Berpotensi Merapuhkan Pemerintah

Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. (Net)
Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar. (Net)


JAKARTA - Gagasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang populer dengan sapaan Cak Imin, merupakan sikap inkonstitusional terhadap Pasal 7 UUD 1945.

Demikian pendapat pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Efriza menanggapi Cak Imin soal Pemilu 2024 diundur demi kepentingan memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk saat dilanda pandemi COVID-19.

"Ide ini bentuk gagasan buruk yang dilakukan oleh pendukung pemerintahan, potensi merapuhkan pemerintahan dari dalam," kata Efriza kepada Info Indonesia, Kamis (24/2/2022).

Efriza mengatakan usulan Cak Imin adalah usulan usang, dengan mengatasnamakan kembali pengusaha dan pelaku usaha, serta mendasari Pandemi COVID-19. Sementara sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi beberapa tahun ini, jelas semangatnya adalah penyelenggaraan pemilu harus tetap diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni pada 14 Februari 2024.

Selain itu, pada tahun 2020 kemarin, pemerintah bersama partai politik juga bersepakat untuk tetap melaksanakan pilkada yang saat itu sangat rawan akan persoalan kesehatan.


"Alasan pandemi COVID-19 tak bisa dijadikan lagi dasar yang kuat. Sebelumnya kita telah berpengalaman Pilkada 2020 berhasil diselenggarakan dengan lancar dan baik dalam kondisi masa darurat penyebaran COVID-19," ujar Efriza yang juga Koordinator Dialektika 2024.

Saat ini, pemerintah justru harus lebih serius mensikapi permasalahan dalam distribusi dan juga perdagangan terkait kebutuhan pokok masyarakat. Seperti, kelangkaan minyak goreng dan terhentinya produksi pelaku usaha tempe dan tahu. Menurut Efriza, ini menunjukkan ada hubungan tak selaras antara kerjasama pemerintah dengan pelaku usaha.

"Yang terjadi minggu ini, malah ketidakberdayaan pemerintah dalam proses distribusi perdagangan, perilaku ini harus disikapi serius. Ini alarm yang menunjukkan adanya kejenuhan pelaku pasar dengan kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah," kata Efriza.

Kejenuhan pelaku pasar, pengusaha, pekerja disektor industri maupun UMKM, menunjukkan bahwa mereka mengharapkan segera terjadinya proses sirkulasi kepemimpinan, bukan malah sebaiknya.

"Kejenuhan ini seharusnya yang ditangkap, dan harus disikapi dengan serius, bukan malah menganggap mengundurkan pemilu adalah cara yang tepat."

Sebelumnya, Cak Imin mengaku mendapat masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi Indonesia pada tahun ini. Ia mengaku khawatir bahwa Pemilu 2024 akan mempengaruhi kondisi ekonomi di tengah masa pemulihan dampak COVID-19.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Saya melihat tahun 2024, pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Imin menyebutkan sejumlah kondisi yang diakibatkan dari perhelatan pemilu dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi dan eksploitasi ancaman konflik.
Oleh karena itu, Cak Imin mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya, agar tidak kehilangan momentum perbaikan ekonomi nasional.

"Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata Cak Imin.

Dia mengaku serius dengan usulan pengunduran jadwal pemilu tersebut dan akan menyampaikannya kepada para pimpinan partai politik lain dan Presiden RI, Joko Widodo.

"Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Presiden. Apakah bisa, betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak," kata Cak Imin.


Video Terkait:
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Berlangsung
Editor: Saeful Anwar