POLHUKAM

Status Tersangka Nurhayati Akan Dihentikan



JAKARTA - Status tersangka Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati dipastikan bakal dihentikan.

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD lewat akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Minggu (27/2/2022).

"Kementerian Polhukam telah berkordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. InsyaAllah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya," kata Mahfud.

Nurhayati adalah pelapor dugaan korupsi di Desa Citemu. Perkara tersebut diduga melibatkan Kepala Desa (Kades) Citemu, Supriyadi, dengan kerugian ditaksir mencapai Rp800 juta. Hanya saja, dalam perkembangannya justru Nurhayati juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus itu.

Mahfud menjelaskan, bahwa ditetapkannya Nurhayati sebagai tersangka karena diduga memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut.


"Ini kan soal Nurhayati melapor lalu diduga ikut menikmati atau diduga pernah membiarkan karena lapornya lambat atau karena dugaan lain," ujarnya.

Sementara, laporan Nurhayati terkait dugaaan korupsi yang menyangkut Kepala Desa Citemu akan tetap ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

"Sangkaan korupsi kepada kadesnya tentu dilanjutkan," kata dia.

Dirinya terus mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut melaporkan jika menemukan indikasi dugaan korupsi yang menyangkut lembaga ataupun institusi pemerintahan.

"Kita tunggu saja formulanya dari kejaksaan dan kepolisian. Pokoknya, ayo! Jangan takut melaporkan korupsi."

Terakhir, Mahfud membantah jika selama ini pemerintah hanya menindak dugaan korupsi berdasarkan kasus yang viral di masyarakat. Menurutnya, banyak kasus yang menjadi temuan bukan karena viral.

"Tidak juga, coba lihat data pemberantasan korupsi di Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Puluhan ribu setiap tahunnya. Itu bukan karena viral tapi karena temuan," kata mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Editor: Saeful Anwar