POLHUKAM

Menunda dan Memajukan Pemilu Bukan Hal Baru di Indonesia

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Usulan penundaan Pemilu 2024 kian ramai disinggung sejumlah ketua umum partai politik. Hal itu turut diikuti dengan munculnya beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, apabila penundaan pemilihan presiden terjadi maka akan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan legislatif yang harus dilakukan secara bersamaan. Sebab tidak mungkin terjadi kekosongan pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.

"Pilpres, pileg itu satu kesatuan berbarengan pelaksanaannya. Kalau presiden berakhir 2024 maka secara bersamaan legislatif harus berbarengan, kan enggak mungkin legislatifnya kosong," jelasnya dalam diskusi bertajuk "Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Bagaimana Nasib Kepala Daerah?" di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penundaan pemilu sebenarnya memiliki preseden dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Soeharto menjadi presiden melalui Supersemar dengan alasan stabilitas ekonomi dan politik dengan memundurkan pemilu tahun 1968 menjadi 1971. Kemudian pada saat BJ Habibie mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, pemilu yang seharusnya dilaksanakan tahun 2002 dimajukan menjadi 1999.

"Menunda dan memajukan pemilu itu bukan hal yang baru dalam konteks ketatanegaraan kita," kata Masinton.



Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo