POLHUKAM

Sok Berdemokrasi Otomatis Kena Sanksi

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan. (Net)
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan. (Net)


JAKARTA - Anggota TNI dan Polri yang berbeda pandangan dengan kebijakan pemerintah pusat mesti memerima hukuman keras dari pimpinannya.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, merespons pidato Presiden Jokowi saat pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Selasa lalu. Khusus yang terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Edi menganggap kebijakan itu sudah final dan mesti didukung semua tentara dan anggota kepolisian.

"TNI dan Polri adalah bagian dari negara dan pemerintah. Sudah seharusnya seluruh jajaran Polri dan TNI loyal terhadap pimpinan negara. Harus 'satya haprabu' (setia kepada pimpinan negara)," kata Edi, Kamis (3/3/2022).

Pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyatakan, tentara dan polisi di seluruh dunia memiliki aturan yang mewajibkan mereka tunduk dan loyal kepada pimpinan negara.

"Tidak ada anggota Polri dan TNI yang boleh berbeda pandangan atau beda pendapat kalau menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Semua keputusan negara harus didukung oleh aparat negara," katanya menegaskan.


Dia mengatakan kalau masih ada oknum anggota Polri dan TNI yang mempersoalkan keputusan negara maka aparat negara seperti itu layak dijatuhi sanksi tegas. Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mengawasi disiplin seluruh anggotanya agar Polri kompak mendukung kebijakan pemerintah. 

Dalam Rapim TNI-Polri di Cilangkap, Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri memperkuat lagi kedisiplinan di lingkungan internal sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat sipil. Jokowi juga menegaskan bahwa anggota dua institusi bersenjata itu tidak boleh ikut dalam urusan demokrasi, membantah perintah atasan dan menolak kebijakan pemerintah yang sudah disetujui DPR RI.

Kepala Negara sempat menyinggung adanya perdebatan di grup WhatsApp anggota TNI dan Polri soal IKN baru.

"Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh, oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR," ungkap Jokowi. 

Dia tegaskan bahwa disiplin di TNI dan Polri tentu sangat berbeda dengan disiplin sipil.

"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh enggak boleh," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo