POLHUKAM

Bareskrim Sita 13 Aset KSP Indosurya Senilai Rp1,23 Triliun

Tanda penyitaan dengan ketetapan PN Jakarta Pusat terpasang di Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin. (Antara)
Tanda penyitaan dengan ketetapan PN Jakarta Pusat terpasang di Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin. (Antara)


JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 13 aset milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, salah satunya Gedung Indosurya Center di Jalan MH Thamrin.

"Kami sudah meminta izin penetapan khusus Pengadilan Jakarta Pusat, telah diberi ketetapan berupa 12 aset di Jakarta Pusat, termasuk gedung ini (Indosurya) disita dengan total Rp1,23 triliun," kata Direktur Dittipideksus Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan, di Gedung Indosurya, Jakarta, Kamis.

Selain gedung, penyidik juga menyita dan memblokir beberapa rekening dalam jumlah rupiah dan USD dengan total Rp42 miliar. Ada juga 47 mobil, salah satunya mobil mewah Rolls Royce, Range Rover dengan total Rp28 miliar.

"Kami juga masih meminta persetujuan/penetapan khusus dari pengadilan-pengadilan di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Totalnya ada tanah, bangunan, ada juga apartemen, kurang lebih sekitar Rp261 miliar," jelas Whisnu.

Menurut Whisnu, penyitaan aset tersebut baru tahap satu. Pihaknya masih menelusuri aset-aset KSP Indosurya yang berada di luar Jakarta. Pada pekan depan akan disampaikan mana saja aset yang sudah disita dan ditetapkan sebagai penyitaan.


"Kami serius untuk mengungkap sekecil apapun dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti ataupun barang bukti untuk dibawa ke persidangan," katanya.

Kasus penggalangan uang masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KSP Indosurya telah bergulir sejak November 2012 dan baru dilaporkan Februari 2020. Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yakni pendiri KSP Indosurya serta petinggi koperasi tersebut dengan inisial HS, JI dan SA.

Tersangka HS dan JI telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri, sedangkan tersangka SA masih buron dan diduga berada di luar negeri menggunakan identitas palsu karena terlacak melintas di Singapura tahun 2021.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko, menyebutkan, dalam perkara ini Polri menerima 22 laporan yang dilaporkan di sejumlah satuan, di antaranya dua laporan di Bareskrim, 15 di Polda Metro Jaya, dua di Polda Sumatera Selatan dan tiga di Polda Sumatera Utara.

Korban melaporkan mengalami kerugian hingga Rp500 miliar. Polri juga membuka layanan pengaduan dan menerima sebanyak 181 pengaduan dari investor yang jumlahnya 1.252 orang dengan kerugian kurang lebih Rp4 triliun.

"Dalam perkara ini tersangka dikenakan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Kemudian pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU," jelas Gatot.


Video Terkait:
Anggota DPR RI Dilaporkan ke Polisi Terkait Pencabulan Anak
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo