POLHUKAM

AHY Sindir Big Data LBP: Buzzer Emangnya Enggak Bekerja?

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Net)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Net)


JAKARTA - Para politikus di Tanah Air diajak untuk menyudahi berbagai wacana terkait penundaan pemilihan umum 2024, dan menjaga semangat reformasi.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lalu mengajak semua pihak untuk fokus pada urusan-urusan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

"Mari sudahi wacana-wacana liar penundaan Pemilu ini," kata AHY ketika menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara periode 2022-2027, di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

AHY menegaskan  penolakan Partai Demokrat terhadap usulan penundaan pemilu 2024, karena bertentangan dengan konstitusi, semangat reformasi, dan demokrasi.

Apalagi, berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga, mayoritas rakyat Indonesia menolak wacana penundaan Pemilu.


Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas mempertanyakan kredibilitas big data yang menjadi rujukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan menunjukkan dukungan rakyat terhadap wacana penundaan Pemilu.

Menurut AHY, terdapat berbagai pertanyaan mengenai kredibilitas big data tersebut. "Itu belum tentu suara organik. Buzzer emangnya enggak bekerja?" kata AHY.

Oleh karena itu, AHY mengajak masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

"Kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045. Mari kita benar-benar mawas diri, menjaga agar jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesali selamanya," ujar AHY.

Sebelumnya, Luhut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Luhut mengklaim punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa hari lalu. Dalam perbincangan dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tidak ingin terjadi gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," kata Luhut.

Luhut mengatakan rakyat Indonesia mengkritik dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," kata Luhut.

Soal anggaran pemilu yang disebut Luhut Rp100 triliun, sekedar informasi, sebagaimana yang pernah diberitakan Info Indonesia, KPU telah merevisi usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Jika sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.


Video Terkait:
PPP Harus Mampu Adptasi di 2024
Editor: Saeful Anwar