POLHUKAM

Silakan Saja Diskusi Tunda Pemilu

Menko Polhukam, Mahfud MD. (Net)
Menko Polhukam, Mahfud MD. (Net)


JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2024.

"Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk pemilu presiden dan wapres RI, serta legislatif dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," jelasnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/3/2022).

Menurut Mahfud MD, terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah hal yang lumrah.

"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi pemerintah sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada pemilu presiden dan wakil presiden RI, legislatif dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait beredarnya rapat koordinasi pembahasan penundaan pemilu yang direncanakan akan diselenggarakan di Kota Balikpapan pada Senin (21/3/2022).


"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan. Padahal sebenarnya pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," ujar Mahfud MD menjelaskan.

Dia mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Berbeda pada saat era Orde Baru, di mana partai politik hingga LSM dibungkam suaranya.

"Ini negara demokrasi. Dahulu zaman Orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara. Pokoknya dahulu semua ditegur, sekarang bicaralah," kata Mahfud MD.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal pada 2024 untuk pelaksanaan pemilu presiden dan wapres RI, pemilu legislatif dan pilkada serentak.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan menolak undangan rapat koordinasi pembahasan penundaan Pemilu 2024 yang tengah ramai diperbincangkan. 

Menurut Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, sikap itu merupakan keputusan yang diambil dalam rapat pleno Bawaslu. Dia mengatakan bahwa Bawaslu Kota Balikpapan diminta untuk tidak menghadiri undangan tersebut.

"Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta," katanya, dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3/2022).

Meski begitu, Fritz mengaku tidak dapat mengungkapkan alasan Bawaslu RI menolak undangan tersebut. Pasalnya, dia tidak ikut langsung dalam rapat pleno.

Sikap Bawaslu tersebut berbeda dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ketua KPU RI, Ilham Saputra, justru mempersilakan komisioner-komisioner di daerah untuk hadir.

"Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir. Sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," jelasnya pada Jumat (18/3/2022).

Sebelumnya, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi membahas isu penundaan pemilu. Hal itu diketahui dari salinan surat undangan yang beredar di kalangan pemerhati pemilu.

Dalam mengkonfirmasi surat tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap wacana penundaan pemilu. 

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Kata Mahfud MD Jangan Bayar Utang Pinjol
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo