POLHUKAM

Pemecatan Terawan Berbahaya

Terawan Agus Putranto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Antara Foto/Wahyu Putro A)
Terawan Agus Putranto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Antara Foto/Wahyu Putro A)


JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memutuskan untuk memberhentikan mantan Menteri Kesehatan, Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, dari keanggotaannya pada Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3/2022).

"Memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr dr Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja," bunyi Surat Penyampaian Hasil Keputusan MKEK tentang Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad. 

Pemberhentian berdasarkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) yang dibacakan dalam Muktamar IDI. Surat penyampaian hasil keputusan MKEK tentang pemberhentian Terawan bertanggal 8 Februari 2022.

Hasil Muktamar IDI ke-30 tahun 2018 menyatakan bahwa pencetus Vaksin Nusantara itu telah melakukan pelanggaran etik berat atau serious ethical misconduct. Surat yang diteken Ketua MKEK, Dr. Pukovisa Prawiroharjo, itu menyatakan juga bahwa didapatkan dugaan tidak dijumpainya itikad baik dari Terawan sepanjang tahun 2018-2022. Maka Ketua PB IDI segera melakukan penegakan keputusan MKEK yang ditunda demi menjaga kemuliaan dan kehormatan profesi luhur kedokteran.

"Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini," demikian bunyi poin a surat itu.


Pada poin b, MKEK IDI juga mengikutkan persoalan Vaksinasi Nusantara untuk memperkuat pemberhentian terhadap Terawan.

"Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai," demikian bunyi poin b.

Surat penyampaian hasil keputusan yang dibacakan dalam Muktamar 2022 juga menyertakan sejumlah tuduhan lain yang memperkuat pemecatan atas Terawan, sebagaimana pemecatan dalam sidang MKEK PB IDI tahun 2018 yang berlaku selama 12 bulan dari 26 Februari 2018- 25 Februari 2019.

Ia dijatuhi sanksi pemecatan karena dianggap melakukan pelanggaran etik serius terkait metode terapi penderita stroke yang dikenal umum sebagai praktik "cuci otak". Terawan dan kemudian IDI memiliki hubungan panas dingin sejak munculnya terapi cuci otak.

"Keputusannya memang begitu," kata Ketua Panitia Muktamar ke-31 IDI, dr Nasrul Musadir Alsa, dikutip MNC.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa pemecatan Terawan sebagai anggota IDI berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Tanah Air. Menurutnya, keputusan MKEK IDI berbahaya karena dikhawatirkan akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang. Sehingga, menyebabkan para dokter takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset.

Dasco mengatakan, sebagai organisasi profesi yang diberi kewenangan dalam UU Praktik Kedokteran, seharusnya IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya serta terbuka dengan berbagai inovasi di bidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta Kementerian Kesehatan menaruh perhatian dan mengkaji rekomendasi MKEK IDI tersebut, utamanya dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal Pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita, agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi ini malah diganjar dengan sanksi," kata Dasco dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (26/3/2022).

Dirinya juga akan meminta kepada Komisi IX DPR untuk merevisi dan mengkaji secara komprehensif terkait dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran, agar UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dari masyarakat saat ini.

"Saya pikir, evaluasi dan penyesuaian dari sebuah UU adalah hal yang biasa ya," ujar Dasco. 

Kemudian, evaluasi juga akan dilakukan bagi organisasi profesi kedokteran yang ada dalam UU terkait, agar sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sehingga IDI dan juga organisasi profesi kedokteran lainnya itu tidak terkesan super-body dan super-power.

Senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengaku terkejut dengan keputusan IDI. Muktamar, kata dia, semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahmi dalam merajut persatuan.

"Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh ya?" kata Saleh melalui keterangan pers, Minggu (27/3/2022).

Menurut dia, Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Bahkan tidak berlebihan bila disebut bahwa RSPAD menjadi salah satu rumah sakit besar yang berkualitas baik berkat tangan dingin Terawan.

Menyikapi persoalan ini, Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga turut meminta Kemenkes agar mengambil tindakan. Menurut Saleh, Kemenkes harus memfasilitasi pertemuan IDI dengan Terawan.

"Ada beberapa kegiatan Dokter Terawan yang disoal. Misalnya, DSA dan Vaksin Nusantara. Saya dan keluarga adalah pasien langsung Dokter Terawan yang mencoba kedua hal itu. Setelah di-DSA, rasanya tidak ada masalah, bahkan ada perasaan lega dan enak. Begitu juga Vaksin Nusantara. Setelah divaksin, alhamdulillah tidak ada masalah. Sejauh ini, kami baik-baik saja," jelasnya.

Berdasarkan pengalaman itu, Saleh memastikan bahwa Terawan telah bekerja secara profesional sebagai dokter. 

"Kalau dari pengalaman saya itu, saya merasakan tidak ada masalah sama sekali dengan dokter Terawan. Dia bekerja secara profesional. Kita ditangani dengan baik. Bahkan, sebelum DSA harus mengikuti sejumlah tes dan berkonsultasi dengan beberapa dokter lain," ujarnya.

Saleh mengatakan, tindakan pemecatan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi preseden buruk ke depan. Dia mengkhawatirkan nantinya akan menyusul lagi pemecatan-pemecatan berikutnya dengan berbagai alasan.

"Bagaimana tidak? Mantan Menteri Kesehatan saja bisa dipecat? Apalagi yang lain. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tidak boleh tinggal diam. Mohon ini difasilitasi dan didamaikan. Itu pasti lebih baik bagi semua," katanya.

Pemecatan Yang Janggal 

Pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, mengakui jika pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI secara permanen mengejutkan banyak pihak.

Bagaimana tidak, keahlian Terawan telah diakui di tingkat dunia. Hal itu dibuktikan ketika Terawan dipercaya menjabat Ketua Kehormatan International Committee of Military Medicine (ICMM) sejak tahun 2019. Sebelumnya, Terawan menjadi Ketua ICMM dari tahun 2015-2017.

Menurut Yoga, IDI sebagai organisasi profesi kedokteran dinilai arogan dan tendensius telah memecat Terawan. IDI bahkan dinilai sudah saatnya direformasi, bahkan dibuat organisasi lain atau organisasi tandingan. Dia menyayangkan jika Terawan yang diakui oleh dunia justru dipecat di negaranya sendiri.

"Kita tahu Dokter Terawan itu pengalamannya selangit dalam bidang kedokteran. Ketua Dokter Militer Dunia pernah dijabatnya. Miris, kok dipecat di Tanah Air tempat dia mengabdikan ilmunya," ujarnya  

Yoga yang juga Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menilai, sudah saatnya Indonesia memiliki organisasi kedokteran selain IDI. Menurutnya, IDI sebagai satu-satunya organisasi kedokteran bisa terkesan arogan dan sewenang-wenang.

"Sudah saatnya dibentuk organisasi baru di luar IDI. Organisasi lain ada pembedanya. Contohnya advokat, ada Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia). Dalam profesi wartawan ada PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen)," paparnya.

Yoga juga melihat pemecatan Terawan penuh kejanggalan. Dia menduga pemecatan berkaitan dengan pembuatan Vaksin Nusantara yang digagas Terawan.

"Dokter Terawan setahu saya tidak pernah mempromosikan Vaksin Nusantara. Dia tidak pernah menggelar konferensi pers terkait Vaksin Nusantara atau menyebarkan rilis soal Vaksin Nusantara," kata Yoga.

Terkait metode Digital Subtraction Angiogram (DSA) atau lebih dikenal dengan "cuci otak" sebagai terapi stroke Non Hemorhagic, Yoga mencatat bahwa sudah lebih dari 40.000 pasien terselamatkan melalui metode tersebut.

"Jika dicabut izin praktiknya, bagaimana mau menyelamatkan penderita stroke yang sudah antre menunggu ditangani Dokter Terawan?" kata Yoga mempertanyakan.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 28 Maret 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo