OPINI

Presiden Pun Takluk di Tangan Mafia

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


ORANG boleh saja menggugat Menteri Perdagangan atau menjulukinya "cakap angin" berkaitan dengan sesumbarnya untuk membekuk mafia minyak goreng, tapi pertanyaannya: apa alasannya orang itu masih dipertahankan sebagai menteri? Mengapa tidak segera dicopot?

Mendag adalah pembantu presiden (sementara presiden adalah petugas partai). Ia melakukan tiga kesalahan fatal: 1) mengaku sendiri tidak bisa menangani mafia; 2) (tapi) 'berbohong' ingin mengumumkan siapa mafia; 3) bukti yang dikumpulkan oleh instansinya ternyata dinilai tidak cukup kuat oleh penegak hukum.

Ia, dalam jabatannya, mewakili presiden. Dengan demikian, bisa disimpulkan Presiden pun takluk di tangan mafia. Sesimpel itu.

Jika keberatan dibilang demikian, segeralah Jokowi copot menteri itu dan perintahkan penegak hukum melakukan Operasi Mamma Mia seperti ketika Italia membabat habis mafia minyak zaitun. Tangkap semuanya: boss/don, underboss, capos, soldiers, associates, consigliere...

Banyak berita tentang mafia migor tapi sedikit yang sebut siapa saja pemainnya. Kenapa ragu? Bahasa terang saja. Struktur pasar migor Indonesia adalah oligopoli alias dikuasai beberapa pelaku usaha. Secara kasar pasar dikuasai empat pelaku usaha dengan penguasaan minimal 40 persen. Migor curah dikuasai Wilmar Group, Musim Mas Group, PT Smart, Tbk (Sinar Mas), PT Asian Agro Agung Jaya. Migor kemasan (bermerek) dikuasai PT Salim Ivomas Pratama, Wilmar Group, PT Smart Tbk (Sinar Mas), dan PT Bina Karya Prima. Itu semua fakta, tercatat di putusan KPPU 4 Mei 2010 tentang kartel minyak goreng. Sekarang bagaimana? Ya, menurut saya, tidak jauh beda penguasanya. Lalu siapa yang memainkan harga? Gelap!


Produsen mengontrol harga migor kemasan hanya sampai distributor, di mana distributor mendapat marketing fee kisaran 5 persen. Untuk migor curah, beda. Produsen tidak tunjuk distributor tapi menjual langsung ke konsumen antara (penjual besar) dengan sistem jual beli putus. Kontrol harga cuma sampai batas barang keluar gudang produsen.

Di sepanjang rantai itu, siapa pelaku perekayasa harga? Siapa yang kontrol supply-demand? Siapa pejabat yang mem-back up? Tangkap dong. "Behind every great fortune there is a crime". Bagaimana membuktikannya?

Catatan saya dari kekalahan KPPU dari kasus kartel minyak goreng adalah memang pembuktian KPPU lemah. Dia pakai indirect evidence yang oleh MA tidak diakui sebagai alat bukti yang sah. Indirect evidence itu pun cuma bukti komunikasi pertemuan antara produsen dan Kemendag serta bukti analisis ekonomi tentang potensi kerugian akibat kartel. Sementara para terlapor (diduga kartel) agresif bertahan (mereka punya banyak sumber daya termasuk materi) dan akhirnya hampir seluruh dalil mereka diterima
oleh hakim MA dalam putusan.

Kredibilitas KPPU pun lemah. Cek masa lalu soal skandal suap komisionernya yang berkaitan dengan eksekutif grup Lippo, pun ketika Prakerja, saya alami sendiri, bagaimana sikapnya berbelok cenderung 'melindungi' swasta platform digital. Cerita kartel migor pun senyap lagi.

Lalu negara ini bisa apa lawan mafia migor? Padahal, Wakil Ketua DPR bilang mafia migor tidak ada, kalau di komoditas lain ada. Mendag-nya mengaku tak bisa menangani. Ketua Umum partai pemenang pemilunya sarankan menggoreng diganti merebus. Presidennya cuma galak di rapat sambil angkat-angkat plastik minyak tapi mana operasi mama mia-nya.

Langkah kecil harus ada. Minimal copot Mendag dan kembalikan dia ke habitatnya mengurusi grup media dan periklanannya atau kembali menjadi pengurus perusahaan Bakrie atau Medco. Buat apa pertahankan orang yang takluk tapi negara terus menggaji, memfasilitasi, dan memberinya kewenangan.

Masalah migor ini seperti akuarium. Masyarakat sudah tahu dan merasakan sendiri bahwa ada permainan di dalamnya. Semakin banyak yang tahu juga bahwa grup-grup konglomerat ada perannya juga di situ. Semakin disebut-sebut mafia, masyarakat semakin pintar untuk paham bahwa mafia bekerja dengan cara bergandeng tangan dengan sejumlah pejabat. Paham pula bahwa semakin tinggi harga CPO semakin buas nafsu produsen/pedagang untuk jual ke luar (ekspor). Semakin langka, semakin mahal, semakin potensi menimbun tinggi.

Kita sudah tahu semua. Tak usah lagi pemerintah berpura-pura.
Mana mafianya?
Berapa sumbangan mereka waktu pemilu?
Salam.

Agustinus Edy Kristanto
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Artikel ini telah dimuat di laman Facebook penulis pada 29 Maret 2022.
Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 31 Maret 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo