POLHUKAM

Bau Dendam Kesumat di Balik Pemecatan Terawan

Logo Ikatan Dokter Indoneisa. (Net)
Logo Ikatan Dokter Indoneisa. (Net)


JAKARTA - Pemecatan permanen Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menimbulkan protes publik. Sikap kontra terhadap putusan itu bahkan datang dari internal pemerintah dan anggota parlemen. 

Beberapa saat lalu, Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) IDI memberikan keterangan pers sekaligus mengklarifikasi pertanyaan banyak pihak tentang pemecatan Terawan. 

Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Pengurus Besar IDI, Beni Satria, 
menyatakan bahwa pihaknya memberi batas waktu 28 hari bagi PB IDI untuk menjalankan hasil putusan Muktamar ke-31 terkait pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan.

"Keputusan IDI juga memberikan kepada Pengurus Besar IDI waktu selambatnya 28 hari kerja untuk melakukan putusan muktamar," kata saat konferensi pers secara virtual yang diikuti via Zoom, Kamis (31/3/2022).

Berdasarkan hasil Muktamar PB IDI ke-31 di Banda Aceh, Terawan Agus Putranto yang juga Menteri Kesehatan (Menkes) periode 2019-2020, diberhentikan permanen dari keanggotaan organisasi profesi tersebut. 


"Mengacu di AD ART Pasal 8, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman sementara atau tetap, maka akan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu," kata Beni.

Dikatakan Beni, putusan tentang pemberhentian Terawan dari keanggotaan tetap IDI merupakan proses panjang yang sudah bergulir sejak 2013.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI, dr. Djoko Widyarto JS, menambahkan putusan untuk memberhentikan Terawan dari keanggotaan IDI belum sempat terlaksana karena alasan khusus, sehingga baru terlaksana pada 2022.

"Untuk sejawat Terawan ada catatan khusus, putusan sudah ada sejak 2018 dan belum sempat terlaksana, dengan pertimbangan khusus, yang diberlakukan bulan Oktober (2018) ada surat dari PB IDI yang menyatakan bahwa sanksi mulai berlaku," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelanggaran berat kode etik yang diduga dilakukan Terawan tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Menteri Kesehatan RI maupun penelitian dan pemberian Vaksin Nusantara.

"Sekali lagi, hal-hal berkaitan dengan jabatan sebagai menteri kewenangannya di tangan Presiden. Tidak ada kaitan dengan vaksin," katanya.

Saat ditanya terkait pelanggaran kode etik yang spesifik dilakukan Terawan, Djoko mengajak masyarakat untuk mencermati UU 29/2004 Pasal 50 tentang profesionalisme dokter. 

"Di dalamnya tercantum tiga komponen, skill, knowlege dan profesional attitude. Ini ada etika kedokteran, setiap profesi selalu ditandai kode etik profesi," katanya.

Cacat Prosedural

Protes keras atas pemecatan Terawan salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dia bahkan meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus pemecatan Terawan yang membuat kegaduhan publik.

“Karena ini sudah gaduh, saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Dasco menyinyalir ada ketidakberesan di balik kasus pemecatan dokter spesialis radiologi itu, yang kemungkinan didasari kepentingan pihak tertentu. “Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh perorang-orang,” kata Dasco.

Petinggi Partai Gerindra itu mengungkapkan pihaknya telah mempelajari proses pemecatan yang tampak tidak sah dan cacat prosedural.

“Setelah saya pelajari bisa kita nyatakan pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari majelis etik kedokteran IDI. Kedua hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PB IDI. Sementara pengurus lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Lalu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan,” ujar Dasco.

Bareskrim Polri pun segera merespons permintaan Dasco itu. Dikutip dari JPNN, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, menyatakan pihaknya bakal menindaklanjuti dugaan konflik kepentingan di balik pemecatan Terawan jika ada laporan yang masuk di Bareskrim Polri.

Berawal Dari DSA

Sebetulnya, pada 2018, MKEK IDI sudah sempat memutuskan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI. Namun, saat itu pemberhentiannya bersifat.

Terawan kala itu masih menjabat Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. 

Alasan pemecatan yang tertera dalam Keputusan MKEK IDI Nomor 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 itu, berkaitan dengan metode Digital Subtraction Angiography (DSA). Metode yang biasanya digunakan dalam diagnosis penyakit pada pembuluh darah.

Metode itu dimodifikasi oleh dokter Terawan. DSA yang dilakukannya tidak hanya untuk untuk memberikan gambaran pembuluh darah tubuh. Terawan juga memberikan terapi kelainan pembuluh darah pada otak dengan menyemprotkan heparin (pengencer darah_ke dalam pembuluh darah pasien.

Memasukan heparin ke dalam pembuluh darah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penggumpalan darah. Setelah itu akan pembuluh darah pada otak akan diberikan alat tambahan untuk menunjang proses "brainwash”. Karena itulah tindakan ini juga dikenal sebagai terapi “cuci otak”. 

MKEK menilai Terawan sudah berlebihan dalam mempromosikan metode itu. Menurut MKEK, tidak sepatutnya Terawan mengklaim tindakan cuci otak itu sebagai tindakan pengobatan dan pencegahan stroke iskemik.

Terawan juga disebut telah melakukan dugaan menarik bayaran dengan nominal yang tidak sedikit. Tak hanya itu, Terawan juga dituding memberikan janji-janji kesembuhan setelah menjalankan tindakan DSA. 

Namun, sanksi etik tersebut tidak berjalan efektif saat itu. Terawan yang masih aktif dalam dinas militer tetap berpraktik seperti biasa. Fakta lainnya, metode “cuci otak” itu laku keras di kalangan petinggi negara, politikus, artis dan masyarakat luas.  

Lebih dari itu, pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo malah menunjuk dan melantik Terawan sebagai Menteri Kesehatan. 

MKEK IDI sempat mengirimkan surat rekomendasi kepada Jokowi agar tak mengangkat Terawan sebagai Menkes dengan alasan Terawan telah mendapatkan sanksi etik. Namun, rekomendasi itu diabaikan.

Nuansa Dendam

Belakangan, muncul dugaan bahwa pemecatan Terawan itu bernuansa dendam pihak tertentu kepada mantan Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM) itu.

Beredar informasi bahwa pemecatan permanen terhadap Terawan berlatar konflik lama dirinya dengan mantan Ketua MKEK IDI, Dr Prijo Sidipratomo, Sp.Rad. 

Pada 2020, Terawan yang saat itu menjabat Menkes mencopot Prijo dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dikutip dari Tempo, Terawan mengirimkan surat penarikan Prijo kepada Rektorat UPN pada Mei 2020. 

Dalam suratnya, Terawan menyatakan Kemenkes menarik Prijo karena membutuhkan dokter pendidik klinis di bidang radiologi. Prijo akan dipindahtugaskan di Unit Pelaksana Teknis Kemenkes.

Kala itu Prijo melawan. Dia menyebut keputusan Terawan tidak profesional karena dirinya adalah Ketua MKEK yang menjatuhkan sanksi pemecatan sementara kepada Terawan pada 2018.  

"Saya berpikir bahwa ini semua tidak berhubungan dengan UPN, tapi pribadi saya. Saya sebetulnya, tidak ada urusan pribadi dengan Dokter Terawan, karena itu kan pekerjaan saya sebagai Ketua MKEK IDI. Dan kalau saya diperlakukan seperti ini, berarti saya ditarget," kata Prijo saat membuat laporan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020, dikutip dari Tempo.

Kini, ada dugaan pemecatan permanen oleh MKEK IDI masih berlatar konflik dengan Prijo dengan Terawan. Berdasarkan situsi resmi MKEK IDI. Prijo menjabat Ketua Dewan Penasihat MKEK IDI periode 2018-2021

Namun, jika melihat surat penyampaian hasil keputusan MKEK tentang pemberhentian permanen Terawan, alasan pemberhentian Terawan karena didapatkan dugaan tidak dijumpainya itikad baik dari Terawan sepanjang tahun 2018-2022.

"Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK No. 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini," demikian bunyi poin a surat bertanggal 8 Februari 2022 itu.

Di poin b, MKEK juga mengikutkan persoalan Vaksinasi Nusantara untuk memperkuat pemberhentian terhadap Terawan.

"Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai," demikian poin b.

Surat penyampaian hasil keputusan yang dibacakan dalam Muktamar 2022 juga menyertakan sejumlah tuduhan lain yang memperkuat pemecatan atas Terawan.

Fokus Pada Kualitas

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengaku berencana menyatukan UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

"Saran kami setelah mendengarkan masukan banyak pihak, kami nilai perlu revisi. UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran akan review lagi untuk kami satukan agar nanti lebih baik penataannya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Hal itu dikatakannya berkaitan pemecatan Terawan dari IDI. Dia mengatakan, setelah keputusan IDI terkait dokter Terawan itu menjadi kontroversi, lebih baik pemberian izin praktik dokter menjadi domain negara ketimbang diberikan kepada satu organisasi profesi.

Menurut dia, organisasi profesi lebih baik menjalankan fungsi-fungsi penguatan kualitas para dokter di Indonesia. "IDI lebih bagus konsentrasi dalam penguatan dan perbaikan kualitas dokter karena saat ini banyak masyarakat yang berobat ke Singapura dan Malaysia. Triliunan rupiah kita habis untuk berobat ke luar negeri," ujarnya.

Yasonna mencontohkan ada seorang dokter asal Indonesia lulusan universitas di Rusia, lalu ketika kembali ke Indonesia justru bekerja di perusahaan farmasi karena sulitnya menjadi dokter di dalam negeri.

"Seharusnya IDI lebih melihat persoalan itu sehingga anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri bisa cepat diangkat. Tidak ada halangan dalam persoalan profesi, sehingga persoalan ini akan kami lihat secara mendalam," katanya.

Editor: Saeful Anwar