DAERAH

Lewat Musrenbang, Beni Hernedi Fokuskan Arah Kebijakan Pembangunan Muba 2023

Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, memukul gong tanda pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Muba Tahun 2023 di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (7/4/2022). (Ist)
Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, memukul gong tanda pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Muba Tahun 2023 di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (7/4/2022). (Ist)


SEKAYU - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Beni Hernedi, di Auditorium Pemkab Muba, Sekayu, Kamis (7/4/2022).

Beni Hernedi menyampaikan bahwa kebijakan pembanguman Kabupaten Muba tahun 2023 diarahkan pada tema besar "Meningkatkan Produktifitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan." 

"Untuk mendukung tema pembangunan tersebut, ditetapkan empat prioritas daerah, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, kemudian meningkatkan produktifitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya membangun infrastruktur dasar yang berkulitas dan berwawasan lingkungan, terakhir meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan," jelasnya.

Ketua PMI Kabupaten Muba itu juga menyebutkan bahwa dalam arah kebijakan tahun 2023 disebutkan target sasaran makro pembangunan yang akan dicapai Pemkab Muba, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50-3,00; angka kemiskinan sebesar 14,75-15,25; tingkat pengangguran sebesar 3,50-4,00; Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 68,25-69,25; dan Indeks Gini sebesar 0,325-0.300. Untuk itu, ditekankan seluruh kepala OPD tetap fokus terhadap target-target sasaran strategis perangkat daerah dan Pemkab Muba.

"Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pembangunan Muba. Meski angka kemiskinan menurun dan mencapai angka 15,84 persen, namun tetap membutuhkan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit," jelas Beni Hernedi.


Dia pun meminta kepada Tim TAPD dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muba agar lebih intensif dalam berkoordinasi untuk membangun perencanaan secara lebih baik dan saling strategis, untuk bersama-sama mencapai target pembangunan.

Laporan Plt Kepala Bappeda Muba, Iskandar Syahrianto, dalam penyusunan RKPD tahun 2023 proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif yaitu mengkolaborasi konsep pembangunan secara top down planning maupun bottom up planning. 

"Sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD, musrenbang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten telah dirangkum sumber usulan-usulan kegiatan pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up," jelasnya.

Iskandar memaparkan, rincian usulan-usulan kegiatan pembangunan yaitu jumlah Pokir sebanyak 3.155 usulan, RKPD hasil forum perangkat daerah sebesar Rp5.537.725.387.373 terdiri dari 92 SKPD, 39 program, 308 kegiatan dan 927 sub kegiatan. Kemudian usulan musrenbang kecamatan sebanyak 943 usulan, penyusunan renja dan RKPD tahun 2023 telah mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Muba tahun 2023-2026.

"Tahun 2023 pembangunan masih diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Muba masih mencapai 15,84 persen dan menurun dibandingkan tahun 2020, namun masih dibutuhkan upaya untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit," ujarnya.

Musrenbang RKPD tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Muba, Jhon Kanedi; Kapolres Muba, AKBP Alamsyah Peluppesy; Dandim 0401 Muba, Letkol Arh Faris Kurniawan; Ketua Pengadilan Agama, Waluyo; Sekda Muba, Apriyadi; serta seluruh kepala perangkat daerah dan camat.

Kemudian Wakil Ketua I TP PKK Muba, Susy Imelda Beni, beserta pengurus TP PKK dan pengurus DWP Muba, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan perguruan tinggi di Muba. Selain itu, juga dihadirkan sebagai narasumber Peneliti Basic Income Lab Research Centre For Climate Change Universitas Indonesia (UI), Sonny Mumbunan, dan Fungsional Ahli Madya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Sriwidayati.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo