POLHUKAM

KASUS JIWASRAYA

Kejagung Bakal Ajukan PK Atas Vonis Bebas Bekas Bos OJK

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. (Dok. Kejagung)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana. (Dok. Kejagung)


JAKARTA - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus menetapkan bekas Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi (FH) sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana mengatakan, ditetapkannya Fakhri Hilmi sebagai tersangka karena memiliki dua alat bukti dan ada rentetan perbuatan tindak pidana korupsi yang saling berkaitan dengan pihak lain yang sudah dinyatakan bersalah.

"Jaksa berani menetapkan FH sebagai tersangka, secara materil karena ada alat bukti yang dimiliki," kata Ketut dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Rentetan tersebut diawali adanya pertemuan antara FH dengan EF dan JHT di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, untuk membahas terkait permasalahan pembelian saham yang tidak sesuai peraturan perundangan-undang tentang Pasar Modal.

Disampaikan Ketut, inti dari pembicaraan tersebut ada yang sangat mendesak untuk minta tolong ke FH dalam masalah saham untuk tidak di tindak oleh OJK. Kemudian, ditemuilah FH di kantor OJK.


FH selaku Kepala Departemen Pasar Modal ILA tahun 2014-2017 dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Il tahun 2017-2020 telah mengetahui sejak awal bahwa, saham-saham yang menjadi underlying (ISI) dalam Reksadana yang dikelola oleh 13 Manajer Investasi (MI) adalah saham-saham emiten dari Perusahaan milik HH sebagai hasil manipulasi perdagangan.

Kemudian, kata Ketut, kepemilikan atas saham-saham dalam reksadana tersebut adalah bersumber dari penyertaan investasi PT AJS (Asuransi Jiwasraya). Bukan hanya itu, investasi PT AJS dalam reksadana yang dilakukan oleh HH atau JHT tersebut telah rugi dan melanggar batasan komposisi kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan OJK. Di mana diketahui bahwa investasi PT AJS dalam reksadana tersebut didominasi oleh saham-saham yang dikendalikan oleh HH atau JHT.

Pengetahuan FH tersebut, kata Ketut, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas DPTE (Direktorat Pengawasan Transaksi Efek) pada 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh FH. 

Namun anehnya, ternyata FH tidak menjatuhkan sanksi pembubaran reksadana yang merupakan kewenangannya. Tetapi membiarkan manipulasi perdagangan saham-saham tetap berjalan dan dilakukan oleh HH dan JHT melalui 13 Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HH. 

"Dikendalikan dengan cara memerintahkan kepada 13 Manajer Investasi tersebut untuk melakukan penyesuaian komposisi saham, seolah-olah tidak terjadi pelanggaran komposisi yang mengarah adanya saham dikendalikan oleh HH dan JHT," kata dia.

Bahkan, Ketut menambahkan, penyebab tidak dilakukannya tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh FH. Karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara FH dengan pihak HH yakni EF selalu mantan Dirut PT BEI dan JHT, dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor OJK, yang meminta agar diberikan waktu penyesuaian yang disetujui oleh FH. 

"Atas perbuatan FH tersebut, mengakibatkan kerugian yang sudah dialami oleh PT AJS dalam pengelolaan Investasi Saham menjadi bertambah dengan adanya kerugian Investasi Reksadana yang dikelola oleh 13 Manajer Investasi," kata dia.

Diketahui, Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan FH dari segala dakwaan JPU dalam perkara dugaan korupsi di PT AJS. Dalam putusannya, menyatakan Terdakwa FH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Sehingga membebaskan Terdakwa FH dari segala tuntutan. 

Meski demikian, Kejagung menghormati putusan hakim MA tersebut. Jaksa Agung RI mempertimbangkan usulan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali atau PK.

Hal tersebut berdasarkan kewenangan Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana Kejaksaan RI dapat mengajukan peninjauan kembali.

Editor: Saeful Anwar