POLHUKAM

Masyarakat Harus Berani Melawan Saat Bertemu Begal

Pakar Hukum Pidana Unsoed, Hibnu Nugroho. (Antara/Dok. Pribadi)
Pakar Hukum Pidana Unsoed, Hibnu Nugroho. (Antara/Dok. Pribadi)


PURWOKERTO - Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Profesor Hibnu Nugroho, mengatakan bahwa masyarakat harus berani melawan ketika bertemu pelaku begal di jalan.

"Kalau ada begal, lawan, karena itu bagian mempertahankan hak diri, hak atas kesopanan dan hak untuk hidup. Kita jangan membiarkan orang melakukan kejahatan yang akan mengganggu ketenteraman," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (15/4/2022).

Selain itu, menurut Hibnu, polisi harus memetakan wilayah rawan dan masyarakat juga harus bisa mempersempit ruang gerak begal dengan cara melawan.

Menurut dia, melawan dalam keadaan tersebut dapat berarti menghindar dengan tidak menyerang. Kemudian memberikannya kepada penegak hukum.

"Kalau perlu, orang yang melawan begal mendapatkan penghargaan dari polisi. Jangan dibalik-balik," kata Hibnu.


Hibnu pun menyoroti kasus yang dihadapi Murtede alias Amaq Sinta (34), warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang sempat ditahan polisi setelah menjadi tersangka karena membunuh dua begal dan melukai dua pelaku lainnya.

Terhadap perkara tersebut, kata dia, harus dikaji dari segi ilmu pengungkapan perkara yaitu ilmu forensik.

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu menyebutkan ilmu forensik terdiri atas tiga indikator, yakni barang bukti, tempat kejadian perkara (TKP) dan menentukan pelakunya.

"Nah, dalam barang bukti dan TKP ini harus dilihat apakah ini dalam keadaan suatu kejahatan dengan tidak ada keseimbangan, apakah ada sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini akan dilihat kalau perbuatan itu ada keadaan terpaksa, sesuai dengan pasal 49 ayat 2 KUHP, orang yang bersangkutan harus dibebaskan," jelasnya.

Ditegaskan pula bahwa keadaan terpaksa itu harus dikaji dari segi ilmu kedokteran forensik.

"Lukanya seperti apa, sayatannya seperti apa," kata Hibnu.

Oleh karena itu, dalam konsep tersebut, polisi harus hati-hati untuk menetapkan seseorang patut sebagai tersangka ataukah tidak patut sebagai tersangka.

Menurut Hibnu, keadaan objektif itulah yang menentukan bahwa dalam kasus tersebut ada suatu pembelaan terpaksa, ada penyebabnya dan sebagainya.

"Jadi, bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang timbul karena keadaan pembelaan terpaksa. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu bisa karena untuk perlindungan hak asasi manusia, untuk perlindungan keamanan serta keselamatannya dan sebagainya," kata Hibnu yang juga Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo