EKONOMI

Menteri ESDM: Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Bisa Dipenjara

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, berbincang dengan konsumen BBM saat meninjau SPBU di Kota Bengkulu, Minggu (10/4/2022). (Dok. Kementerian ESDM)
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, berbincang dengan konsumen BBM saat meninjau SPBU di Kota Bengkulu, Minggu (10/4/2022). (Dok. Kementerian ESDM)


JAKARTA - Pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji (LPG) bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan, sanksi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 55/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

"Kami sudah memiliki satu perangkat (regulasi), dan ini akan kami sosialisasikan sebelum kami terapkan secara konsisten," ujarnya dalam pernyataan pers, Minggu (17/4/2022).

Arifin mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan regulasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak mereka, agar berhati-hati supaya klausul ini bisa tidak diberlakukan terutama untuk para penampung. Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM dan Elpiji subsidi karena penyalahgunaan berpotensi menambah beban keuangan negara.

"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan Elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," ujarnya.


Arifin memastikan bahwa pasokan BBM dan Elpiji sepanjang tahun ini dalam kondisi aman. Pemerintah memprioritaskan kestabilan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terlebih menjelang Lebaran 2022.

Saat ini harga jual BBM dan Elpiji bersubsidi jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung tinggi. 

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya, agar alokasi subsidi BBM dan Elpiji tidak tergerus dan lebih tepat sasaran," jelas Arifin.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo