POLHUKAM

Kejaksaan Tidak Berwenang Tangani Kasus Minyak Goreng Jika Pakai UU Perdagangan

Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2022). (Dok. Kejaksaan Agung RI)
Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2022). (Dok. Kejaksaan Agung RI)


JAKARTA - Kejaksaan Agung tidak berwenang menangani kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) dan turunannya, pada periode Januari hingga Maret 2022.

Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Ganjar Laksmana Bondan mengatakan hal tersebut lantaran keempat tersangka, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, dikenakan Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan tahun 2014.

Dirinya mengatakan, tindak pidana yang diatur di UU Perdagangan adalah pidana umum bukan pidana khusus.

"Kejaksaan enggak berwenang," kata Ganjar melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.

Merujuk UU tersebut, pemerintah dapat membatasi eskpor dan impor untuk kepentingan nasional. Disampaikan Ganjar, Apabila ada pelanggaran dalam hal itu, maka rujukannya pada Pasal 112.


Adapun bunyi dalam pasal tersebut adalah "Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Disampaikan Ganjar dengan merujuk kembali kepada UU Perdagangan, apabila ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka penyidik yang berwenang adalah Kepolisian RI (Polri) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Kewenangan ini, kata dia, termuat dalam Pasal 103 ayat 1 dan 2.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari hingga Maret 2022. Keempat tersangka itu terdiri atas pejabat eselon I Kemendag dan 3 dari swasta.

Adapun pejabat eselon I Kemendag adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Sedangkan tiga pihak swasta adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia ​​Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).

"Tersangka ditetapkan empat orang. Pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW (yaitu) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” kata Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Jaksa Agung Burhanuddin menyebutkan perbuatan para tersangka disangka melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,b,e dan f UU tentang Perdagangan. Lalu, Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 jo No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation); terakhir, Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, Jo. Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Pasal Tipikor
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan soal kejaksaan yang memang sengaja belum menetapkan pasal korupsi dalam kasus tersebut, lantaran masih pendalaman.

Disampaikan Ketut, Kejagung masih mengonstruksikannya, tetapi ada kemungkinan akan menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 terkait dengan kerugian perekonomian negara. Dan mungkin, kata dia, nanti kalau berkembang dikenakan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12.

"Kapi masih menunggu rekan-rekan bekerja dulu," ujar Ketut dalam keterangannya, yang menambahkan menunggu perkembangan penanganan perkara.

Ketut mengaku, kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di 8 lokasi. Dalam penyelidikan, mereka sudah memeriksa 19 saksi dan memeriksa 596 dokumen serta mendengar keterangan ahli. Namun mereka belum menghitung soal kerugian negara.

"Semua masih didalami," kata Ketut.


Video Terkait:
Sumur Minyak Ilegal Meledak
Editor: Saeful Anwar