POLHUKAM

Kejagung Berwenang Tangani Kasus Minyak Goreng Dengan UU Perdagangan

Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) dan turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (Dok. Kejagung RI)
Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) dan turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (Dok. Kejagung RI)


JAKARTA - Penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas crude palm oil (CPO) dan turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), menuai polemik di ruang publik.

Itu terkait penetapan empat tersangka, termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, yang dikenakan Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan tahun 2014.

Pengamat hukum, Raden Yudi Anton Rikmadani mengatakan, Kejaksaan Agung berwenang menangani kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada periode Januari hingga Maret 2022, meski UU tentang Perdagangan bukanlah pidana khusus.

Dijelaskan Yudi, tugas penegakan hukum itu melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan dugaan-dugaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan itu, kata dia, jika memang ada indikasi yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, maka itu diperbolehkan.

"Ini kan mencari subjeknya, mencari pelakunya. Diperbolehkan saja," kata Yudi dalam perbincangan dengan Info Indonesia, Jumat (22/4/2022).


Dalam kasus ini pun Yudi mendukung langkah penyidik Kejaksaan untuk memeriksa Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi jika memang diperlukan.

"Kalau itu terkait, untuk dimintai keterangan ya boleh. Kembali lagi ini kewenangan penyidik," kata Yudi yang juga Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari hingga Maret 2022. Keempat tersangka itu terdiri atas pejabat eselon I Kemendag dan 3 dari swasta.

Adapun pejabat eselon I Kemendag adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Sedangkan tiga pihak swasta adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia ​​Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).

"Tersangka ditetapkan empat orang. Pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW (yaitu) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” kata Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Jaksa Agung Burhanuddin menyebutkan perbuatan para tersangka disangka melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a,b,e dan f UU tentang Perdagangan. Lalu, Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 jo No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation); terakhir, Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, Jo. Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Pasal Tipikor
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan soal kejaksaan yang memang sengaja belum menetapkan pasal korupsi dalam kasus tersebut, lantaran masih pendalaman.

Disampaikan Ketut, Kejagung masih mengonstruksikannya, tetapi ada kemungkinan akan menerapkan Pasal 2 atau Pasal 3 terkait dengan kerugian perekonomian negara. Dan mungkin, kata dia, nanti kalau berkembang dikenakan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12.

"Kapi masih menunggu rekan-rekan bekerja dulu," ujar Ketut dalam keterangannya, yang menambahkan menunggu perkembangan penanganan perkara.

Ketut mengaku, kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di 8 lokasi. Dalam penyelidikan, mereka sudah memeriksa 19 saksi dan memeriksa 596 dokumen serta mendengar keterangan ahli. Namun mereka belum menghitung soal kerugian negara.

"Semua masih didalami," kata Ketut.


Video Terkait:
Sumur Minyak Ilegal Meledak
Editor: Saeful Anwar