POLHUKAM

Gugatan Praperadilan MAKI Terhadap Mendag Lutfi Ditolak

Sidang gugatan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Medcom / Chandra)
Sidang gugatan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Medcom / Chandra)


JAKARTA - Gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menetapkan tersangka mafia minyak goreng ditolak.

Adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) yang menolak, karena menilai gugatan MAKI prematur. Hakim tunggal PN Jakpus, Dewa Ketut Kartana mengatakan, MAKI mengajukan gugatan saat proses penyidikan sedang berlangsung. Seharusnya, kata Hakim, MAKI menunggu proses penyidikan selesai. Jika ada masalah, barulah mengajukan gugatan praperadilan.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon praperadilan. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini nihil," ujar hakim Dewa Ketut Kartana saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).

Terkait itu, Kuasa hukum MAKI dan Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia (ASMAKI), Lefrand Kindangen menyatakan bahwa pihaknya berterima kasih dan menghormati putusan hakim.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak akan menyurutkan semangat para pemohon untuk menuntut keadilan dan penuntasan perkara mahal dan langkanya minyak goreng.


"Kemendag silakan capek, silakan jengkel jika kami akan terus-menerus gugat hingga kasus kelangkaan minyak goreng ini tidak terulang lagi. Meskipun sudah ada tersangka dari Kejaksaan Agung, gugatan peradilan ini akan terus kami lakukan,” kata Lefrand kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lefrand mengatakan bahwa pihaknya akan membuat laporan resmi ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemendag, terkait dengan dugaan tindak pidana penimbunan minyak goreng.

"Kami akan segera membuat laporan baru secara resmi ke PPNS di Kementerian Perdagangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu minyak goreng curah dijadikan kemasan dengan harga mahal," kata Lefrand kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia mengungkapkan bahwa laporan tersebut merupakan reaksi dari MAKI dan ASMAKI atas tidak adanya tindakan dari PPNS.

Melalui laporan tersebut, Lefrand berharap agar pihaknya dapat memaksa PPNS untuk bertindak lebih aktif dan melakukan proses hukum atas mahalnya dan langkanya minyak goreng.

Meskipun terdapat keraguan karena salah satu oknum pejabat di Kemendag diduga terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng ini, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Putusan hakim, kata Lefrand, juga sudah jelas membuktikan bahwa Kemendag belum melakukan tindakan apa pun terkait dengan kelangkaan minyak goreng.

"Kami juga akan melakukan gugatan peradilan baru dalam jangka waktu 3 bulan ke depan jika PPNS tidak dapat berbuat apa pun. Kami akan mengajukan gugatan secara terus-menerus hingga dimenangkan oleh hakim," kata dia.

Editor: Saeful Anwar