POLHUKAM

MAFIA TANAH PERTAMINA

Kejati DKI Geledah dan Sita Dokumen Dari Rumah di Rawamangun

Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita dokumen hasil penggeledahan di sebuah rumah, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2022). (Dok. Kejati DKI / HO-Info Indonesia)
Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita dokumen hasil penggeledahan di sebuah rumah, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2022). (Dok. Kejati DKI / HO-Info Indonesia)


JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali melakukan penggeledahan di sebuah rumah, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (27/4/2022).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ashari Syam menjelaskan, penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Penggeledahan, kata Ashari Syam, terkait dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah aset milik PT. Pertamina, di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, yang sedang disidik.

"Dalam penggeledahan, Tim Penyidik menemukan dan menyita dokumen berupa surat, yang dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah aset milik PT. Pertamina," kata Ashari dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, hari ini.

Dipaparkan Ashari, tindakan hukum penggeledahan terhadap salah satu rumah yang dicurigai terdapat barang bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian, yaitu rumah almarhum Suprapto, yang mana menurut pengakuan Ahli Waris HS Sopandi, Almarhum Suprapto adalah orang yang pernah dititipkan surat-surat tanah di Jalan Pemuda, Rawamangun oleh Almarhum HS Sopandi yang sekarang dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero).


Sebelumnya, dalam kasus yang sama, Tim Jaksa Pidsus Kejati DKI Jakarta juga telah menggeledah tiga rumah di Cianjur, Jawa Barat. Adapun ketiga rumah yang digeledah merupakan milik para saksi, yakni ALS yang terletak di Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Kemudian milik S, yang berlokasi di Kampung Mekar Manik, Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Dan tempat tinggal AYS di Kampung Cibodas, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.

"Ketiga saksi yang tempat tinggalnya digeledah tersebut adalah merupakan ahli waris dari RS Hadi Sopandi," kata Ashari, Minggu (24/4/2022).

Selain menggeledah, tim penyidik Kejati DKI juga menyita dokumen dan beberapa surat tertentu terkait dengan identitas ahli waris, dokumen terkait tanah milik Pertamina di Jalan Pemuda, Jakarta Timur; asset tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepunyaan saksi AYS, serta benda elektronik.

Menurut dia, penggeledahan tersebut sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-1018/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 04 April 2022, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-1035/M.1.5/Fd.1/04/2022 tanggal 07 April 2022, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-1034/M.1.5/Fd.1/04/2022 tertanggal 07 April 2022.

"Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor: 8/Pen.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 14 April 2022," ujar Ashari.

Dalam kasus ini, Tim jaksa Pidsus Kejati DKI Jakarta terus mendalami aliran dana ke sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi terkait mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana ke sejumlah pihak.

"Ahli waris menerima uang ratusan miliar itu dari Pertamina, karena memenangkan gugatan perdata tanah milik PT Pertamina yang diajukan ke pengadilan. Namun para pihak terkait diduga ikut menerima (kecipratan) aliran dana, itu sedang didalami penyidik," kata Ashari dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022). 

Meski demikian, dia belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diduga menerima uang selain ahli waris dari almarhum RS Hadi Sopandi. Sebab masih dalam penyidikan untuk menemukan fakta hukum yang disertai alat bukti dan barang bukti dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi. 

Pasalnya, kata dia, dari nilai Rp244,6 milyar atas pembayaran ganti rugi tersebut, ahli waris menerima setengahnya. Sementara sisanya atau sebagian uang itu mengalir ke sejumlah pihak terkait yang diduga menjadi bancakan atas dimenangkan gugatan perdata di pengadilan. 

Berdasarkan data yang dimiliki Info Indonesia, aliran dana tersebut mengalir ke seorang Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur berinisial (RP) dan beberapa pihak lainnya.

Berdasarkan keterangan seorang sumber Info Indonesia di Kejati DKI Jakarta, bakal ada tersangka yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Editor: Saeful Anwar