POLHUKAM

TPPU Budhi Sarwono, Boyamin Saiman Belum Terima Surat Panggilan KPK

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Net)
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Net)


JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian, Boyamin mengaku sudah mendatangi KPK untuk melakukan pengecekan soal ada tidaknya jadwal pemeriksaan terhadapnya.

"Belum terima. Tapi saya sudah ke sana, saya cek, ternyata benar ada. Saya juga sudah minta untuk dimintai keterangan, namun katanya belum bisa, harus menunggu," kata Boyamin saat berbincang dengan Info Indonesia, Kamis (28/4/2022).

Boyamin mengaku siap untuk dimintai keterangan oleh KPK, terkait kasus yang menjerat bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Disampaikan Boyamin, pemeriksaan terhadap dirinya bakal dilakukan usai Lebaran 2022. Namun soal waktu pastinya dirinya belum mengetahuinya.


"Ditunda habis lebaran," Kata Boyamin yang mengatakan jika dirinya saat ini sedang berada di Solo.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono.

"Tim telah mengirimkan surat panggilannya pada pekan lalu, Kamis (21/4/2022). Terkait ketidakhadiran saksi, tim segera menjadwalkan ulang pemanggilannya," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (25/4/2022).

Boyamin seyogianya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Redjo. Jubir mengatakan, penyidik KPK membutuhkan keterangan Boyamin untuk mendalami informasi dalam pengembangan kasus dugaan pencucian uang.

KPK, kata Ali, telah menemukan indikasi bahwa Budhi Sarwono dengan sengaja menyamarkan, menyembunyikan, atau menghilangkan jejak aset yang bersumber dari hasil korupsi yang menjadi unsur TPPU.

"Pengenaan Pasal TPPU efektif untuk menjerat pelaku sekaligus mengoptimalkan asset recovery sebagai pemasukan bagi kas negara," kata Ali.

Pada hari, Selasa (15/3/2022), lembaga antirasuah mengumumkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Dalam penanganan kasus ini,KPK sudah menyita aset senilai Rp10 miliar.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dan gratifikasi di mana Budhi didakwa menerima uang sebesar Rp26,1 miliar.

Editor: Saeful Anwar