POLHUKAM

Kasus Mafia Tanah, Penyidik Kejati DKI Periksa Ahli Waris dan Pihak Pertamina

Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Net)
Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Net)


JAKARTA - Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang ahli waris dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terkait kasus dugaan mafia tanah terhadap aset Pertamina, yang masuk kualifikasi tindak pidana korupsi.

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, selain tiga ahli waris, Tim penyidik Aspidsus Kejati DKI juga memeriksa saksi dari pihak PT Pertamina.

Adapun dari pihak Pertamina, Tim Kejati DKI memeriksa empat orang pegawai yang merupakan bagian aset dan legal pada saat menghadapi sidang gugatan perdata terkait perkara tanah.

"Baru 3 orang ahli waris yang diperiksa. Pihak Pertamina yang diperiksa baru dari bagian Aset dan legal yang mewakili pada saat sidang perdata dulu," kata Ashari Syam dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Sebelumnya, Kejati DKI telah meningkatkan penanganan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan terkait kasus mafia tanah aset milik PT Pertamina yang berada di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.


Peningkatan status penyidikan kasus tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta. 

Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan ditemukan alasan yang cukup adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

"Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," kata Ashari Syam.

Bahkan, tim penyidik Kejati DKI tengah mendalami aliran dana ke sejumlah pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

Untuk menelusuri dan menelisik aliran dana tersebut, tim penyidik pada Aspidsus Kejati DKI telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). 

Pasalnya, kata dia, dari nilai Rp 244,6 milyar atas pembayaran ganti rugi tersebut, ahli waris menerima setengahnya, dan sisanya atau sebagian uang itu mengalir ke sejumlah pihak terkait, yang diduga menjadi bancakan atas dimenangkan gugatan perdata di pengadilan. 

"Ahli waris menerima uang ratusan miliar itu dari Pertamina, karena memenangkan gugatan perdata tanah milik PT Pertamina yang diajukan ke pengadilan. Namun para pihak terkait diduga ikut menerima (kecipratan) aliran dana, itu sedang didalami penyidik," kata Ashari dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).

Editor: Saeful Anwar