POLHUKAM

Ribuan Buruh Lanjutkan Aksi May Day Pada 14 Mei

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberi keterangan di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu (1/5/2022). (Antara/Genta Tenri Mawangi)
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memberi keterangan di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu (1/5/2022). (Antara/Genta Tenri Mawangi)


JAKARTA - Sekitar 100.000 buruh akan melanjutkan aksi dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 14 Mei 2022 di Istora Senayan, Jakarta.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, aksi itu masih jadi bagian dari May Day yang diperingati setiap 1 Mei.

"Tanggal 14 Mei 100 ribu buruh (aksi) di DPR RI, sudah konfirmasi. Dan kami aksi dengan 15 tuntutan yang sudah diberikan, setelah itu kami ke Istora," jelasnya di sela peringatan Hari Buruh Internasional di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja pada Minggu mengawali peringatan Hari Buruh Internasional dengan berunjuk rasa di depan Kantor KPU RI. Dalam aksi itu, ada puluhan buruh yang ikut demonstrasi.

"Aksi di Kantor KPU dengan tiga tuntutan, (yaitu) pemilihan umum yang jujur dan adil, menolak politik uang dan meminta KPU tetap melaksanakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024," kata Said Iqbal.


Di luar politik, massa buruh juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pangan pokok dan minyak goreng. Mereka juga menolak rencana kenaikan harga BBM dan gas.

"Daya beli buruh sudah turun 30 persen akibat upah tidak naik bertahun-tahun," kata Said Iqbal.

Sementara itu, massa buruh pada aksi di depan Gedung DPR dan Istora Senayan akan menyuarakan 15 tuntutan. Yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, BBM dan gas, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan menolak revisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kemudian menolak upah murah.

Tuntutan lainnya meminta pemerintah menghapus pekerja alih daya atau outsourcing, menambah jaminan sosial untuk masyarakat, menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), mengesahkan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan anak buah kapal dan buruh migran.

Buruh juga menolak adanya pengurangan peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, setop kriminalisasi petani, biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis, mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo