EKONOMI

Tunda Kenaikan Harga Kalau Mau Capai Target

Jangan Bikin Daya Beli Rakyat Makin Rontok

Warga berbelanja kebutuhan pangan dan rumah tangga di salah satu supermarket di Cimahi pada masa awal pandemi COVID-19, April 2020. (Bisnis/Rachman)
Warga berbelanja kebutuhan pangan dan rumah tangga di salah satu supermarket di Cimahi pada masa awal pandemi COVID-19, April 2020. (Bisnis/Rachman)


JAKARTA - Pemerintah diminta menunda kenaikan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak dan listrik.

Kenaikan harga kebutuhan pokok yang diatur pemerintah (administered price) dikhawatirkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target 5,2 persen tahun ini.

"Sebisa mungkin kita tahan (kenaikan) harga energi, LPG, pertalite, listrik, dan beberapa harga kebutuhan pokok. Kalau itu bisa dilakukan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year di 2022 bisa kita capai," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, dalam konferensi pers, Rabu (11/5/2022).

Pemerintahan Jokowi optimistis kinerja perekonomian akan semakin kuat dan tumbuh sebesar 5,2 persen tahun ini. Pada Februari lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan pertumbuhan 5,2 persen bisa dicapai dengan ditopang penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.

Namun, saat ini pemerintah menghadapi tantangan global yang dipicu perang Rusia-Ukraina. Di satu sisi, akibat ketegangan itu, Indonesia mendapat pemasukan besar dari ekspor komoditas karena kenaikan harga komoditas batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel. Namun, pemerintah juga harus memitigasi risiko dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan di dalam negeri.


Bulan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memberi sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk untuk sektor ketenagalistrikan.

Sebelum itu, sinyal kenaikan harga sejumlah komoditas energi yang disubsidi mulai dari Pertalite hingga gas Elpiji 3 kilogram lebih dulu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Eko Listiyanto menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan dan minuman, perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat telah mulai pulih jika dibandingkan saat penularan COVID-19 lagi tinggi-tingginya.

"Jadi efek pengendalian pandemi sudah membuahkan hasil berupa daya beli masyarakat yang meningkat," katanya.

Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok yang membuat inflasi pada April 2022 mencapai 3,47 persen year on year juga perlu diwaspadai agar tidak sampai menahan laju daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Dalam kesempatan ini, Eko menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,34 persen year on year pada kuartal I-2022 lebih disebabkan kontraksi konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2021.

"Jadi, secara keseluruhan sebetulnya, pertumbuhan konsumsi kita belum pulih banget. Kalau ada upaya meningkatkan sejumlah administered price, siap-siap saja daya beli akan rontok lagi pasca-Lebaran," ucapnya.

Eko merujuk Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang tercatat terus menurun selama kuartal I-2022 meski tetap di atas angka 100 yang menandakan masyarakat masih optimis.

Pada kesempatan sama, ekonom Indef lainnya, Rizal Taufikurahman, menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sangat memengaruhi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah mesti berpikir ulang dan menghitung ulang serta memilih dan memilah apakah kebijakan penyesuaian TDL ini sudah tepat," ujarnya.

Lebih-lebih, pemerintah telah mengurangi jatah subsidi listrik dari Rp61,5 triliun berdasarkan outlook 2021 menjadi Rp56,5 triliun dalam RAPBN 2022. Dia mengingatkan bahwa kenaikan TDL pada 2013 juga membuktikan bahwa kebijakan tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kenaikan TDL memengaruhi konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama, menyatakan, Indonesia sebetulnya berpeluang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen tahun ini. Alasannya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2022 mampu mencapai 5,01 persen dan hampir seluruh sektor lapangan usaha telah mengalami pemulihan.

"Target 2022 sebesar 5,2 persen, sementara capaian di triwulan pertama 5,01 persen. Peluang untuk mencapai target itu cukup besar jika dibandingkan periode 2015-2021 kita tidak pernah mencapai target," terangnya.

Lapangan usaha pun mengalami pertumbuhan, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, industri listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan real estate.

Meski begitu, Riza mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi dan mengatasi tantangan ekonomi berupa inflasi di triwulan berikut. Inflasi global dapat berpengaruh ke Indonesia melalui perdagangan karena bahan-bahan baku untuk industri pengolahan dalam negeri banyak berasal dari impor. Dia juga menekankan bahwa tantangan dari sisi dalam negeri, yaitu harga yang diatur
pemerintah atau administered price, akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Ini perlu diantisipasi pemerintah, bagaimana mengatur dengan baik terkait kenaikan harga BBM dan listrik," ucap Riza.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 12 Mei 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo