DAERAH

DOB Jangan Ancam Kedaulatan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat berbicara dalam Rakernas APPSI di Kuta Selatan. (Humas Pemprov Kepri)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat berbicara dalam Rakernas APPSI di Kuta Selatan. (Humas Pemprov Kepri)


 

INFO INDONESIA. KUTA SELATAN - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengingatkan Pemerintah pusat agar moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tidak menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan daerah.

"Jangan karena moratorium DOB kita mengorbankan kedaulatan negara, khususnya Kepri," katanya saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kuta Selatan, Bali, Rabu (11/5/2022).

Kekhawatiran akan ancaman kedaulatan Kepri tersebut, lanjutnya, berdasarkan pada potensi invasi negara asing atas kekayaan sumber daya alam berupa gas alam di Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, Ansar Ahmad mengingatkan agar pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan moratorium pemekaran daerah.

Dalam Rakernas APPSI Ansar Ahmad juga mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Dia berharap pemerintah dan DPR membentuk tim kecil yang terdiri atas para pakar untuk mengkaji UU tersebut.


"Saya kira Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2014 perlu direvisi kembali. Kita perlu meninjau ulang karena banyak kewenangan gubernur yang memang terasa sudah terkebiri," ujarnya.

Ansar Ahmad mengakui bahwa tidak mudah menerjemahkan UU Otonomi Daerah jika dikaitkan dengan undang-undang yang lainnya. Dia mencontohkan, terkadang keputusan menteri yang mengacu pada undang-undang juga terbentur dengan berbagai kewenangan kepala daerah.

"Makanya, saya kira itu perlu direvisi," katanya.

Selain itu, Ansar Ahmad menyinggung adanya tren kebijakan kontemporer yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dia mengingatkan pentingnya memperkuat kebijakan dengan referensi dan dasar yang kuat pula.

Dia menyebut kewenangan kepala daerah kadang-kadang ditarik begitu saja oleh pemerintah pusat tanpa ada pembicaraan menyeluruh, referensi, atau kajian sejenisnya. Misalnya, kewenangan di bidang pertambangan yang sebelumnya ditarik pemerintah pusat dan kini sebagian dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Nah ini kan negara. Negara harus dibangun dengan yang lebih pasti dan jelas," demikian Ansar Ahmad.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 12 Mei 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo