POLHUKAM

Koalisi Indonesia Bersatu, Serba Minus Serba Misterius

Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Humas Golkar)
Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Humas Golkar)


JAKARTA - Siapa bilang Pilpres masih jauh? Koalisi Indonesia Bersatu bentukan tiga partai pemerintah mengisyaratkan bahwa mesin politik untuk pencalonan 2024 mulai memanas. Unsur yang ingin memperpanjang kekuasaan diduga sebagai sutradara di balik terbentuknya koalisi ini.

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan pembentukan koalisi lewat pertemuan yang dihadiri para ketua umum di Menteng, Jakarta, pada Kamis (12/5/2022) malam.

Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN) dan Suharso Monoarfa (PPP) meresmikan koalisi parpol pertama yang dibentuk untuk menyongsong pesta demokrasi dua tahun lagi. Meski begitu, Airlangga Hartarto mengklaim kerja sama politik ini tidak diputuskan secara terburu-buru.

Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, bahkan mengklaim tidak ada inisiator dalam pembentukan KIB. Menurutnya, ketiga ketua umum sudah lebih dulu saling berkomunikasi secara intens sebelum melakukan pertemuan pada Kamis lalu. Sementara Airlangga mengungkapkan bahwa KIB belum menetapkan nama yang akan diusung di Pilpres 2024.

"Seluruhnya, nanti akan kami bahas secara bersama, secara kolektif," ujar Menko Perekonomian itu di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (15/5/2022).


Dia juga ogah berbicara soal peluang KIB mengusung calon dari luar tiga partai. Menurut Airlangga, koalisi masih memantau perkembangan politik sebelum mengambil keputusan.

"Kami terbuka dengan perkembangan-perkembangan," tuturnya.

Bendahara Umum Golkar, Dito Ganinduto, yang mendampingi Airlangga dalam pertemuan di Rumah Heritage mengatakan, pembicaraan antarmitra koalisi memang belum mengerucut pada nama tertentu karena masih ada peluang partai-partai lain bergabung.

"Tidak ada satu patah kata pun membahas capres atau cawapres di pertemuan itu. Soal itu nanti digodok bersama. Kami masih terbuka menerima partai-partai lain bergabung," ucapnya, dikutip dari Tempo.

Sementara itu, parpol lain baik yang ada di dalam maupun luar pemerintahan tampaknya belum berminat untuk merapatkan barisan dengan KIB. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, partainya masih menimbang-nimbang untuk bergabung karena ketidakjelasan sosok figur dan agenda kerja dari koalisi itu.

Dari luar kubu pemerintah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, partainya tidak tergesa-gesa dalam menyikapi pembentukan KIB.

"Saya lebih baik tidak tergesa-gesa, karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap lebih baik kami berproses dengan baik," kata AHY di Medan, Senin kemarin.

AHY mengatakan Partai Demokrat sangat menghargai pembentukan KIB yang bekerja sama membangun budaya politik baru di Indonesia.

Bau Istana
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, yang awalnya menduga ada peran Istana dalam pembentukan KIB.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah," kata Hendri dalam sebuah diskusi, akhir pekan lalu.

Dugaannya juga berangkat dari sikap Golkar dan PAN yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, Hendri menilai koalisi tersebut belum memiliki tujuan jelas. Bisa jadi hanya bermaksud menyelamatkan diri di 2024 karena elektabilitas yang minus, khususnya PAN dan PPP.

"Tujuannya masih misterius. Khusus PPP dan PAN ini kan posisi elektabilitasnya ngeri-ngeri sedap, apalagi PPP hanya empat koma, kemudian merapat kepada Golkar. Apakah tujuannya untuk menyelamatkan partainya atau tidak," ujar Hendri saat itu.

Namun, pengamat politik, AB Solissa, berpendapat, sejauh ini belum ada indikasi kuat soal Istana di belakang terbentuknya KIB.

"Meskipun beberapa spekulasi mengarah ke pihak Istana sebagai dalang dari terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu, semua itu masih sebatas pendapat, kita cuma bisa menduga-duga. Yang pasti, kehadiran koalisi ini menimbulkan pertanyaan serius di masyarakat," kata AB kepada Info Indonesia, Senin (16/5/2022).

Direktur Executive Partner Politik Indonesia ini mengatakan, dalam tradisi politik di Indonesia, koalisi partai terbentuk di akhir atau menjelang Pilpres, bukan di awal-awal seperti ini. Dia juga tidak melihat KIB dibentuk untuk kembali menggolkan wacana Jokowi Tiga periode. Dia menganggap wacana itu, termasuk penundaan Pemilu 2024, sudah tamat karena resistensi publik. Pihak Istana pun sudah tahu resikonya. Upaya cek ombak sudah dilakukan dan hasilnya tidak positif. Menurut dia, yang bisa dilakukan Presiden Jokowi dan orang-orangnya saat ini adalah mengonsolidasikan pemerintahannya sehingga agenda-agenda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan signifikan.

Bukan Capres
Kembali ke koalisi, AB Solissa menganggap tiga ketum partai pendirinya sama-sama berpeluang kecil untuk didorong sebagai capres. Elektabilitas Airlangga, Zulhas dan Suharso sama-sama minus dalam berbagai survei politik. Lebih mungkin bagi KIB untuk mencari figur di luar tiga ketum. Kata AB, beberapa nama cukup menjual untuk dicalonkan, tergantung konstelasi politik terakhir. Menurutnya, ada empat kemungkinan yang bisa dibaca dari prospek koalisi ini dalam mengusung pasangan calon.

Pertama, bisa saja nama Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto yang didorong maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Tingginya elektabilitas Ganjar akan menjadi pertimbangan yang serius. Catatannya, Ganjar tak dicalonkan oleh PDIP.

Kedua, bisa juga nama Anies Baswedan-Airlangga Hartarto yang dipasangkan. Anies adalah non-partai, punya elektabilitas yang tinggi, dan diterima oleh kader PPP, PAN bahkan mungkin Golkar. Skenario ketiga, Airlangga-Zulkifli Hasan atau nama lain di luar Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa yang dianggap punya elektabilitas mumpuni untuk menang Pilpres.

Namun, kemungkinannya sangat kecil karena Airlangga lebih cocok di posisi cawapres ketimbang capres. Sedangkan Zulkifli Hasan dan Suharso tidak menjual sama sekali untuk posisi capres maupun cawapres. Keduanya lebih cocok sebagai king maker.

"Atau ada skenario terakhir, nama Anies Baswedan dan Ganjar dicalonkan sekaligus sebagai capres dan cawapres. Mengingat keduanya bukan pemilik partai. Yang satu berpartai tapi tak punya power di partai, satunya lagi tak berpartai sama sekali," jelas AB.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, juga membantah isu keterlibatan Istana dalam pendirian KIB.

"Tidak ada kaitannya istana dengan pertemuan itu. Ini kan hanya silaturahmi, dalam rangka Lebaran. Sah-sah saja bertemu," kata Irfan.

Berbeda dengan AB, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, melihat KIB sebatas kreativitas untuk membangun dan mengumumkan kekuatan.

"Mereka terbentuk bukan untuk kepentingan Istana, tapi untuk kepentingan sendiri ketiga partai tersebut," kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini juga yakin koalisi Golkar, PAN, dan PPP bukan untuk mendorong Jokowi Tiga periode. Mendorong isu itu dalam situasi sekarang sama saja bunuh diri.

"Kalau mendorong calon lain yang direstui Jokowi bisa iya dan bisa juga tidak. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Tapi yang jelas ketiga partai tersebut mencari kekuatan," tegasnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 17 Mei 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo