EKONOMI

Subsidi Tidak Ditambah, BBM dan Listrik Naik

Menkeu Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5/2022). (Antara Foto/Aprillio Akbar)
Menkeu Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5/2022). (Antara Foto/Aprillio Akbar)


JAKARTA - Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan subsidi energi senilai Rp74,9 triliun untuk 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jika tidak ada tambahan subsidi, maka harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik akan naik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan, tambahan subsidi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG senilai Rp71,8 triliun, serta subsidi listrik Rp3,1 triliun yang akan dibayarkan seluruhnya.

Ada pula usulan tambahan kompensasi tahun ini sebesar Rp216,1 triliun, terdiri dari kompensasi BBM Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp21,4 triliun. Di sisi lain, masih ada kurang bayar kompensasi tahun 2021 senilai Rp108,4 triliun yang meliputi kompensasi BBM Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp24,6 triliun.

"Dengan demikian secara keseluruhan total tambahan kebutuhan kompensasi tahun 2022 adalah Rp324,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Dari seluruh tambahan tersebut, pembayaran kompensasi tahun ini akan dilakukan sebesar Rp275 triliun. Terdiri dari rencana pembayaran tambahan kompensasi BBM Rp234 triliun dan tambahan kompensasi listrik Rp41 triliun. Sementara, sisa kompensasi 2022 akan dibayarkan pada 2023 senilai Rp49,5 triliun, meliputi kompensasi BBM Rp44,5 triliun dan kompensasi listrik Rp5 triliun.


Bendahara Negara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena pembayaran kompensasi hanya dapat dilakukan sampai triwulan III-2022. Karena sesuai regulasi, perlu dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sri Mulyani juga menyebutkan, pemerintah akan menambah anggaran perlindungan sosial tahun ini sebesar Rp18,6 triliun. Hal itu sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga daya beli. Tambahan ini dimanfaatkan antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

"Ini kami juga akan masukkan, sehingga total perlindungan sosial di dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp431,5 triliun," ucap Sri Mulyani.

Dia memerinci, seluruh anggaran perlindungan sosial tersebut dimanfaatkan antara lain untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, program kartu sembako senilai Rp45,1 triliun, dan program kartu prakerja sebesar Rp11 triliun. Kemudian, anggaran turut diberikan dalam bentuk BLT desa sebanyak Rp28,8 triliun dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) senilai Rp46,5 triliun.

Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan anggaran tersebut turut ditujukan, termasuk untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan, antara lain kartu prakerja sebesar Rp9 triliun dan bantuan pendidikan senilai Rp9 triliun. Selanjutnya, ada pula bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKE) sebesar Rp1,7 triliun, serta BLT minyak goreng senilai Rp7,5 triliun.
Maka dari itu, dia menekankan seluruh dana tersebut menjadi dampak nyata manfaat APBN untuk masyarakat. 

"Ada yang dalam bentuk perlindungan sosial. Ada pula tadi senilai ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat," tuturnya. 

Sri Mulyani menyebutkan, akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3.000 VA untuk langkah berbagi beban antara kelompok rumah tangga mampu, badan usaha, dan pemerintah.

"Bapak Presiden dalam sidang kabinet sudah menyetujui boleh ada kenaikan tarif listrik untuk mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA. Hanya segmen itu ke atas," ungkapnya.

Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak (ICP) terhadap penyediaan energi nasional tidak semuanya dibebankan kepada APBN. Pemerintah menaikkan subsidi listrik sebagai dampak dari kenaikan harga ICP. Sehingga tak ada kenaikan tarif listrik untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pada 2022, akan terdapat tambahan subsidi listrik sebesar Rp3,1 triliun dari Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun. Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan akan terdapat pula kompensasi listrik yang akan diberikan kepada PT PLN sebesar Rp21,4 triliun tahun ini yang sudah memperhitungkan adanya kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas.

"Kompensasi ini diberikan karena kondisi keuangan PLN memburuk dengan kenaikan ICP dan tidak dilakukannya penyesuaian tarif listrik," jelasnya.

Per 30 April 2022, PLN telah menarik pinjaman sebesar Rp11,4 triliun dan akan melakukan penarikan pinjaman kembali pada Mei dan Juni. Sehingga, total penarikan pinjaman sampai dengan Juni menjadi Rp21,7-24,7 triliun.

Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, maka pada Desember 2022 diproyeksikan arus kas operasional PLN akan defisit sebesar Rp71,1 triliun. PLN perlu menjaga rasio kecukupan kas operasi untuk mampu membayar pokok dan bunga pinjaman (debt service coverage ratio/DSCR) kepada peminjam setidaknya minimum satu kali.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 20 Mei 2022.


Video Terkait:
Utang Tambal Utang, Pandemi Teratasi ?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo