POLHUKAM

Hikmahanto Juwana: Pengibaran Bendera LGBT Oleh Kedubes Inggris Provokatif

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Net)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Net)


JAKARTA - Tindakan Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia yang mengabarkan bendera LGBT merupakan tindakan provokatif.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menjelaskan, memang secara hukum internasional berdasarkan Kovensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1969, apa yang terjadi di area Kedubes suatu negara tidak dapat dipermasalahkan atau diganggu gugat (inviolable) oleh negara penerima karena adanya kekebalan (immunity).

"Namun demikian menurut saya Kedubes suatu negara harus menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di negara penerima sehingga tidak memunculkan masalah," kata Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima Info Indonesia pada Sabtu (21/5/2022). 

Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, isu LGBT belum bisa diterima secara terbuka dan secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama.

Oleh karena itu, sambungnya, Kedubes Inggris sudah sewajarnya menghormati nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia dan tidak secara terbuka mempromosikan LGBT dalam bentuk pengibaran bendera LGBT.


"Terlebih lagi alasan yang digunakan oleh Kedubes Inggris yang bermaksud ingin mendengar suara yang beragam terkait isu LGBT, termasuk ingin memahami konteks lokal adalah suatu hal yang absurd," ujar Hikmahanto yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

Karena itulah dia menilai bahwa justru pengibaran bendera Lgbt itu dipersepsi oleh sebagian besar publik Indonesia sebagai suatu tindakan provokatif. 

"Provokatif karena Kedubes Inggris tahu bahwa saat ini pemerintah dan rakyat Indonesia yang saat ini berupaya untuk mengkriminalkan kegiatan LGBT dalam RUU KUHP," paparnya.

Hikmahanto menambahkan, apa yang dilakukan oleh Kedubes Inggris diatas tentu tidak sesuai dengan fungsi Pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

"Terlebih lagi dengan pengibaran bendera LGBT Kedubes Inggris tidak sensitif dan berempati pada pemerintah Indonesia karena publik Indonesia akan menimpakan kemarahannya kepada pemerintahnya atas tindakan pengibaran bendera," terangnya.

"Sebagai tamu tidak seharusnya Kedubes Inggris menambah beban yang harus dipikul oleh pemerintah Indonesia," demikian Hikmahanto.


Video Terkait:
Menhub AS Pete Buttigieg, Menteri Gay di Kabinet Biden
Editor: Amelia