DAERAH

Komisi III DPRD Kaltim Berharap Pembangunan Pulau Balang Segera Terealisasi

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang. (NFL/ADV/KominfoKaltim)
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang. (NFL/ADV/KominfoKaltim)


SAMARINDA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Balai Jalan Nasional Provinsi Kaltim pada Rabu (25/5/2022).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang menyampaikan, RDP membahas jalan pulau balang ke arah Kota Balikpapan menuju Kabupateb Penajam Paser Utara (PPU).

Dia menjelaskan, proses dalam kegiatan pembangunan di lokasi tersebut baru 1 setengah kilo meter yang berjalan, dalam progres pelepasan ata pembebasan lahan.

"Artinya yang belum dibuka kurang lebih 15 kilo meter. ternyata sudah cukup lama hampir 2 tahun vakum," ujar Veridiana kepada awak media.

Politisi PDIP ini menyampaikan, hal ini perlu dipertegas kembali kepada pemerintah pusat, apakah akan mengambil pembangunan ini dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).


"Jadi nanti kita (DPRD Provinsi Kaltim) akan datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk meminta penjelasan apa saja bagian dari pembangun ini yang akan diambil oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Kendati hal ini telah menemukan sebuah solusi, namun masih menjadi pertanyaan besar bagi DPRD Provinsi Kaltim. Dengan mempertanyakan ke pihak pemerintah pusat, apakah akan mengambil semua pembangunan ini dari pembebasan lahan hingga pekerjaan fisik.

"Dulu ada sebuah histori yang membuat itu kita Pemerintah Provinsi (Pemprov), apakah masih seperti yang dulu. Yaitu kita pembebasan lahan, pemerintah pusat yang mengambil pekerjaan fisiknya," ucapnya.

Veridiana, sapana karibanya, menegaskan bahwa apabila Pemprov yang mengerjakan pembebasan lahan itu pun akan memakan banyak waktu. Anggaran yang dikucurkan dalam pembebasan lahan sekitar 300 miliar.

"Kita tidak punya duit, kalo dianggarkan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu cuma 10 miliar. Berarti kita memperlukan waktu 10 tahun baru lahan bisa di bebaskan. Baru dibangun," tegasnya.

Hal ini membuat Pemprov Kaltim sangar terbebani dan berakibat tidak terlalu agresif dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu Komisi III melalui DPRD Provinsi Kaltim akan mendorong Bappenas dalam mensukseskan kegiatan ini.

"Jikalau keseluruhannya dapat di ambil Pemerintah Pusat, baik dari pembebasan lahan maupun pekerjaan fikisnya. Supaya target 2024 sudah bisa dilewati jalur Kota balikpapan Pulau Balang IKN dalam waktu 30 menit atau 1 jam," jelasnya. 

Kemudian DPRD Provinsi Kaltim selama menunggu keputusan dari Bappenas, DPRD Provinsi Kaltim memiliki target tesendiri. Pada tahun ini DPRD Provinsi Kaltim memiliki anggaran sekitar 5 miliar, kondisi balai jalan pada bulan September mendatang akan keluar desai DED.

"Menggunakan anggara sekitar 5 miliar ini untuk oprasional, oprasional dalam hal ini kita mendorong supaya 5 miliar ini mendingan dibuat sertifikasi tanah-tanah yang sudah dilepas. Itu dibuatkan sertifikat," imbuhnya.

"Supaya tidak ada ganggu gugat lagi dari pihak-pihak lain. Jadi kalo sudah ada status hukum yang mengikat, dalam hal ini sertifikat itu tanah sudah punya Pemprov jadi aman," sambung Veridiana. 

Dia pun berharap, pembangunan ini dapat terealisasikan segera, dikarenkan sejak tahun 2012 belum ada kepastian.

"Jembatan Pulau Balang itu sudah jadi lama tapi tidak bisa dilewati di sisi Kota Balikpapan, kalo dari Kabupaten PPU bisa. Tapi dari sisi Balikpapan belum bisa dilewati karena belum ada jalannya," pungkasnya. (Nfl/ADV/KominfoKaltim)


Video Terkait:
Buaya Sepanjang 6 Meter Diamankan dari Labuan Cermin
Editor: Amelia