DAERAH

Sarkowi Respons Polemik Dana CSR ke Luar Kaltim, Minta Perusahaan Rutin Melapor ke Dewan dan Pemerintah

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry. (NFL/ADV/KominfoKaltim)
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry. (NFL/ADV/KominfoKaltim)


SAMARINDA - Aliran dana CSR perusahaan tambang batu bara yang belakangan ini memunculkan polemik rumit, menuai respon dari para pejabat terkait. 

Salah satunya muncul dari Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, yang meminta agar laporan dana CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan rutin dilaporkan ke Gubernur Kaltim dan ditembuskan ke legislatif Bumi Mulawarman.

Lanjut Sarkowi, hal itu dilakukan agar aliran dana CSR dan PPM milik perusahaan tambang di Kaltim bisa terpantau dan tepat sasaran. Seperti membantu kesejahteraan masyarakat lokal di berbagai bidang.

"Di Kaltim, ada 12 PKP2B dan 1.404 perusahaan IUP itu perlu kita perjelas. Termasuk laporan realisasi CSR dan PPM tambang. Kita harapkan itu semua dilaporkan ke Gubernur dan ditembuskan ke DPR, agar kita tahu apakah perusahaan ini sudah berkontribusi pada daerah atau tidak," ucap Sarkowi, Rabu (25/5/2022).

Diakui politisi fraksi Golkar itu, sejauh ini aliran dana CSR dan PPM perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim tidak pernah dilaporkan kepada DPRD Kaltim. Justru, setelah adanya laporan-laporan masyarakat, baru hal itu terungkap.


"Selama ini laporan tidak pernah kita dapat," ujarnya.

Diakui Sekretaris Komisi III DPRD ini, terkait dengan aturan baku mengenai besaran angka CSR dan PPM hingga saat ini belum ada dibuat, sehingga hanya bergantung pada kesepakatan saja.

"Secara aturan baku tidak ada, jadi kesepakatan saja. Kalau di sektor pertambangan, untuk PPM ada namanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan, dilakukan saat dia menyusun RKAB, di sana dia sampaikan. Tapi kalau CSR, itu charity. Artinya, dia terus berkomunikasi dengan pemerintah tapi juga aspek kelayakan juga harus diperhatikan," terangnya.

Ditegaskan oleh Sarkowi, laporan yang disampaikan terkait CSR dan PPM tersebut hendaknya dilaporkan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"PKP2B ini juga berkomunikasi dengan daerah, cuma memang selama ini ada yang berpedoman bahwa PKP2B ditetapkan oleh Kementerian, sehingga dia lapor ke Kementerian. Sehingga laporan ke daerah menjadi sunnah saja. Tapi ke depan, kami minta supaya yang Sunnah dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan," tutupnya. (NFL/ADV/KominfoKaltim)

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo