POLHUKAM

Kerja Sama Parlemen Dunia Penting Dalam Mitigasi Bencana

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Dok. DPR RI)
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Dok. DPR RI)


JAKARTA - Peran parlemen dunia sangat pentingnya dalam memitigasi dan menangani bencana di setiap negara. Dukungan dari parlemen menjadi kunci terwujudnya kerja sama dunia dalam hal penanganan kebencanaan.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberikan pidato kunci dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali, Kamis (26/5/2022).

Puan mengatakan, Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen.

GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap dua tahun sekali dan kali ini Indonesia kebagian sebagai tuan rumah.

Depan delegasi dari berbagai negara yang hadir, Puan menekankan bahwa parlemen Indonesia setidaknya memiliki empat peran penting dalam mendukung pemerintah RI dalam hal penanganan kebencanaan.


Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri.

Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.

"Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana," kata Puan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, di Jakarta.

Ketua DPR RI pun menegaskan bahwa parlemen di Indonesia dan berbagai belahan dunia semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Isu lingkungan ini bahkan menjadi salah satu perhatian bersama di acara Inter Parliamentary Union (IPU).

Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20 -24 Maret 2022 lalu, Puan telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emission.

"Serta dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 miliiar yang harus segera dipenuhi," kata Cucu dari Presiden pertama RI Soekarno ini.

Tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management.

"Menyadari pentingnya Kerjasama internasional, DPR-RI siap bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan resiko bencana.Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda," kata Puan.

Namun, Puan menekankan, berbagai upaya di tingkat internasional harus dibarengi dengan penguatan pondasi internal negara.

Pondasi internal negara perlu diarahkan dalam membangun kedaulatan pangan, industri ramah lingkungan, optimalisasi energi baru dan terbarukan, serta pembangunan berwawasan ketahanan menghadapi bencana.

Implementasi tiga agenda transformatif: SFDRR, SDGs dan Paris Agreement di tingkat nasional maupun global, membutuhkan konsistensi, sinergi dan koordinasi di setiap tingkatan.

Dia meyakini bahwa konferensi yang digelar PBB ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan.

"Rumusan komitmen bersama adalah penting; akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat mencapai pembangunan berkelanjutan," kata dia.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Saeful Anwar