DAERAH

DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pergub Disabilitas, Ini Harus Selalu Diperjuangkan

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh. (NFL/ADV/KominfoKaltim)
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh. (NFL/ADV/KominfoKaltim)


SAMARINDA - Isu kesetaraan setiap insan hingga saat ini masih dalam ranah perjuangan yang tak henti-hentinya. Terlebih, kesetaraan tersebut dinilai masih kontradiktif dengan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan Kaltim Berdaulat, dalam hal pembangunan manusia, khususnya perempuan, pemuda dan disabilitas.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh, pun menekankan beberapa rekomendasi prioritas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Salah satunya, yakni agar Gubernur Isran Noor segera menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim untuk memerintahkan kepada Biro Hukum dan dinas terkait, merancang Peraturan Gubernur (Pergub) yang merupakan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang begitu lamban disahkan.

"Perda ini sudah empat tahun, tapi tak kunjung lahir Pergubnya. Padahal, dalam aturannya, Pergub seharusnya paling lambat dua tahun sudah dilahirkan sebagai follow up dari Perda," ucapnya Kamis (26/5/2022).

Masih kata Fitri Maisyaroh, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Isran-Hadi saat ini sudah memasuki masa tahun ke empat. Namun hingga saat ini belum ada implementasi yang signifikan terkait kesetaraan.


"Salah satu indikator lambatnya Perda Disabilitas turun menjadi Pergub," katanya.

Tak hanya itu saja, Fitri Maysaroh pula meminta agar setiap tahapan perencanaan program kegiatan, Gubernur hendaknya dapat menugaskan Sekdaprov untuk memerintahkan perangkat daerah membuat kamus usulan program kegiatan sesuai prioritas pembangunan.

"Termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD, hasil serap aspirasi di daerah pemilihan," pungkasnya. (NFL/ADV/KominfoKaltim)

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo