DAERAH

Pemprov Kaltim Bersinergi Dengan Dinas PUPR Genjarkan Penanganan Stunting dan Sanitasi

Kepala Dinas (Kadis) PUPR Fitra Firnanda, beri konfirmmasi kepada awak media. (Istimewa)
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Fitra Firnanda, beri konfirmmasi kepada awak media. (Istimewa)


SAMARINDA - Permasalah stunting dan sanitasi menjadi program khusus bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Mulai dari rumah layak huni hingga air minum bersih.

Kepala Dinas (Kadis) PUPR Fitra Firnanda menjelaskan, kegiatan ini telah berjalan selama tiga tahun terakhir dan sampai akhir masa jabatan Gubernur Provinsi Kaltim. Dan kegiatan mengentaskan stunting serta sanitasi, secara konsisten PUPR terus bergerak dalam perihal ini.

Kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk pelaksanaan rumah layak huni, hanya seluas 10-15 hektar. Kenapa begitu, karena pada lokasi kumuh kita Pemprov diberi kewanangan segitu. Dalam lokasi kumuh yang lain juga ada tanggung jawab Pemerintah Pusat, Kementrian PU, dan kabupaten/kota," tutur Fitra, Selasa (31/5/2022)

Fitra sapaan karibnya menyampaikan, kurang lebih sekitar 5.000 unit rumah layak huni yang ditargetkan untuk PUPR. Dirinya secara tersirat menyampaikan hal ini sangat berpengaruh terhadap batasaan lokasi kumuh yang hanya dapat di tindaknya.

"Itu target dari Pemprov Gubernur. Mengapa segitu, kerana batasan di lokasi kumuh yang tadi saya sebutkan 10-15 hektar itu aja," ucapnya.


Hal ini menjadi perbincangan serius, melihat berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Benua Etam berada dibawah rata-rata nasional. Oleh sebab itu Pemprov bersama OPD Kaltim akan memantau hal ini terus.

Bukan hanya sampai disana saja, pihak PUPR memilik target tersendiri dalam mengatasi air minum bersih yang layak di konsumsi masyarakat Provinsi Kaltim. Target Pemprov untuk mengatasi sanitasi ini mencapai 64% mulai dari tahun 2021.

"Kalo dari sisi air minum bersih kita bergerak di regional kabupaten/kota. Capaian untuk regional sekarang secara menyeluruh Kaltim, telah mencapai 70% air minum bersih yang layak. Artinya kita sudah melebihi target," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam penanggulangan stunting merupakan hal yang perlu ditanggapi secara serius di setiap kabupaten/kota. Tidak hanya PUPR saja yang bergerak dalam penanggulangan ini, tetapi perlu juga dukungan dari setiap pemerintah kabupaten/kota.

"Untuk sanitasi lebih kepada kewenangan kabupaten/kota pemukiman kumuh dimasing-masing wilayah. kecuali yang di regional perbatasan antar kabupaten/kota, itu kewenangan Pemprov," tutupnya.

(NFL/ADV/KominfoKaltim)


Video Terkait:
Buaya Sepanjang 6 Meter Diamankan dari Labuan Cermin
Editor: Amelia