POLHUKAM

PDIP Ogah Campuri Rumah Tangga Orang

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)


BOGOR - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, turut memberikan tanggapan soal kehadiran relawan Pro Jokowi (Projo) dalam pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta pada Sabtu (4/6/2022).

Hasto mengaku PDIP tidak ingin mencampuri urusan parpol lain, termasuk kehadiran Projo dalam agenda KIB.

"Bagi PDIP dalam konteks pilpres konstitusi mengatakan bahwa pasangan capres cawapres itu diusung oleh parpol atau gabungan partai politik, sehingga kami tidak mencampuri rumah tangga orang termasuk Projo. Projo adalah relawan kecuali dia men-declare (mendeklarasikan) sebagai partai politik kalau punya keberanian," jelasnya di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Minggu (5/6/2022).

Menurut Hasto, partainya tidak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo dengan menghadiri silaturahmi nasional yang digelar KIB.

"PDIP lahir dari suatu proses gemblengan yang panjang. Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada ketakutan," ujarnya.


Oleh karena itu, PDIP terus bergerak ke bawah supaya rakyat dan PDIP menjadi satu kesatuan.

"Bukankah itu sebagai suatu instrumen terpenting dalam pemilu itu adanya kekuatan kolektif," tutur Hasto.

Menurut dia, terkait kesepakatan yang dibuat Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam membentuk Koalisi Indonesia Bersatu merupakan sebuah strategi setiap parpol.

"Terhadap berbagai kesepakatan-kesepakatan yang ada itu merupakan bagian dari strategi setiap partai politik. Bagi PDI Perjuangan strategi utama saat ini adalah bergerak bersama dengan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu," jelas Hasto.

Hasto yang juga mahasiswa doktor Unhan menambahkan bahwa seorang pemimpin tidak bisa hadir hanya karena didukung segelintir atau parpol tertentu, namun seorang pemimpin harus hadir dari semangat gotong royong.

"Kita enggak bisa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong. Apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," tuturnya.

"Kita lihat Pak Jokowi periode pertama basis relevannya sangat kuat tapi ketika di DPR kurang dari 50 persen, maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara," demikian Hasto.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 6 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo