POLHUKAM

Minyak Goreng Masih Mahal, Luhut Jadi Lebih Banyak Keliling

Luhut Binsar Pandjaitan. (Net)
Luhut Binsar Pandjaitan. (Net)


JAKARTA - Sejak menerima tugas khusus dari Presiden Jokowi akhir bulan lalu, Luhut Binsar Pandjaitan bergerak cepat alias gercep untuk menuntaskan kekacauan tata niaga minyak goreng.

Luhut memastikan audit terhadap perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit segera dimulai. Audit yang akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu bertujuan memperketat pengawasan terkait tata kelola dan kebijakan minyak goreng.

"Iya, akan mulai. Hari ini (kemarin) akan saya tanda tangan, nanti BPKP mulai audit," kata Menko Kemaritiman dan Investasi itu usai peresmian investasi PT Nestle Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).

Luhut mengeklaim persoalan harga dan ketersediaan minyak goreng sudah berangsur normal. Namun, ia mengaku masih perlu lebih banyak berkeliling daerah untuk memantau distribusi minyak goreng, seperti yang ia mulai di Semarang kemarin dan selanjutnya Surabaya.

"Masih ada yang tersekat akibat sudah sekian lama. Nanti juga saya ke Surabaya, saya agak banyak keliling," katanya.


Ia berharap, setelah larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan bahan baku minyak goreng dicabut, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa segera membaik.

"Suplai sudah makin oke, kalau ini biaya keluarnya hari ini keluar, flush out-nya selesai, saya kira harga petani akan naik sampai lebih dari Rp2.500 per kilogram. Sekarang masih Rp1.500-an, kita berharap nanti mungkin satu atau dua minggu ke depan sudah akan naik ke Rp2.500," ujarnya.

BPKP akan melakukan pengawasan mulai dari penyusunan kebijakan, seperti penetapan kebutuhan minyak goreng, penetapan kebutuhan CPO pabrik minyak goreng, dan penetapan perhitungan biaya atau harga pokok minyak goreng dari harga di distributor sampai harga di pengecer.

BPKP juga akan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan menjaga harga kelapa sawit di tingkat petani melalui kebijakan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). BPKP juga mendapat tugas untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dari hulu serta mengawasi secara keseluruhan titik kritis dari tata kelola CPO dan minyak goreng dari hulu sampai hilir.

Sebelumnya (Minggu, 5/6/2022), dalam konferensi pers, Luhut berharap pasokan dan harga minyak goreng membaik dalam dua hingga tiga minggu ke depan menyusul penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang telah disempurnakan.

"Pemerintah memastikan penerapan kebijakan DMO dan DPO ini akan diterapkan secara konsisten hingga kondisi dirasa benar-benar stabil. Jadi kita melihat dalam dua-tiga minggu ke depan, situasi ini secara bertahap akan menjadi tambah baik," katanya saat itu.

Pemerintah secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO). Alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi tapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO.

Terkait kewajiban harga domestik (DPO), pemerintah tidak hanya menerapkan terhadap produsen CPO dan minyak goreng tapi juga tingkat distributor. Penentuan harga DPO akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh satgas di lapangan yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan hingga Pemda terkait.

Luhut juga mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan terkait distribusi dan harga minyak goreng, mulai dari indikasi penimbunan hingga praktik monopoli. Menurut Luhut, distribusi minyak goreng curah yang baik di lapangan merupakan kunci utama dalam pengendalian harga komoditas tersebut.

Jangan Cuma Audit
Meski banyak tangan yang sudah cawe-cawe dalam urusan minyak goreng, kenyataan di lapanan masih relatif sama dengan beberapa bulan lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan fakta harga minyak goreng curah di pasar tradisional belum turun secara signifikan. Dalam pantauan kemarin, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga minyak goreng curah mengalami penurunan 0,27 persen atau Rp50 menjadi Rp18.200 per kilogram. Meskipun mengalami penurunan, harga tersebut masih jauh di atas harga eceran tertinggi yakni senilai Rp14.000 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 juga mengalami penurunan sebesar 0,39 persen atau Rp100 menjadi Rp25.300 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek 1 masih sama dibanding harga di hari sebelumnya yakni Rp26.450 per kilogram.

Bhima mengingatkan agar upaya menekan harga yang dilakukan pemerintah jangan sampai salah sasaran. Dia berharap pemerintah tidak menekan pedagang pasar untuk menjual minyak goreng curah dengan harga murah.

"Seharusnya tekanan itu diberikan kepada perusahaan kelapa sawit atau minyak goreng," kata Bhima kepada Info Indonesia.

Menurutnya, hasil audit yang dilakukan pemerintah melalui Luhut seharunya bisa mengetahui perusahaan mana yang bermain untuk menahan pasokan minyak goreng dan tidak mau menurunkan harga minyak goreng di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan lebih mendorong ekspor secara besar-besaran.

Selain produsen atau pabrik minyak goreng, pemerintah juga harus mencari tahu distributor minyak goreng yang sengaja mengurangi pasokan atau menahan pasokan minyak goreng ke masyarakat. Bhima menegaskan, hasil audit yang dilakukan Luhut harus segera diungkap ke publik.

"Dengan begitu ada sanksi sosial, selain penegakan hukum bila ada perusahaan yang memonopoli pasar atau tidak menyalurkan distribusi minyak goreng dengan benar," kata dia.

Menurutnya, selama ini sanksi berjalan ketika sudah ada alat bukti di aparat kenegak hukum. Misalnya kasus di Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal izin ekspor di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan DMO.

Karena itu Bhima berharap ada perbaikan tata niaga di perusahaan minyak goreng Indonesia. Hasil audit yang dilakukan pemerintah mesti berlanjut ke penegakan hukum dan perbaikan tata niaga perusahaan minyak goreng. Dia menilai proses audit hanya membuka transparasi parusahaan minyak goreng dan mengetahui siapa saja yang bermain dalam 'lingkaran setan' ini.

"Tapi langkah berikutnya adalah hasil audit tadi, yakni perubahan tata niaga yang dilakukan, apakah bisa menurunkan harga minyak goreng? Itu yang lebih penting dilakukan sekarang," ujarnya.

Disusul Kajian Mendalam
Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, menilai, tindakan audit akan memberikan hasil objektif dan transparansi secara detail. Namun, yang lebih penting  adalah transparansi ke publik terkait hasil audit dan analisanya.

Menurut dia, hal penting dari temuan audit belum tentu relevan dengan penurunan harga minyak goreng. Sengkarut masalah minyak goreng tidak semata-mata terkait penyimpangan bisnis oleh pihak industri. Di sana juga ada kebijakan yang belum tepat sasaran.

"Maka, sifat audit harus juga berupa kajian mendalam untuk menemukan jalan keluar ke depan sebagai kebijakan baru," kata Agus.

Menurut dia, pemerintah tentu paham bahwa bisnis adalah peluang meraih keuntungan. Bisa saja kebijakan yang sering berubah-ubah selama ini membingungkan pelaku usaha yang 'serba salah'. Karena itu, dia menyarankan pemerintah meluruskan perusahaan yang 'nakal' dengan peringatan disiplin ketimbang tindakan hukum. Pertimbangan itu juga menyangkut perekonomian nasional.

"Nah, nantinya, kalau sudah diperingatkan tetapi tidak taat dengan kebijakan baru maka harus ditindak tanpa ampun," jelasnya.

Dia mengingatkan bahwa persoalan minyak goreng di dalam negeri berlatar kenaikan harga CPO di pasar internasional. Ia memprediksi tingginya harga CPO masih terus berlanjut beberapa waktu ke depan, apalagi akan menjadi kebutuhan dunia untuk biodiesel. Karena itu ia menyarankan pembenahan harga CPO untuk dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan produksi minyak goreng.

"Harapannya tentu Pak Luhut memetik analisa lapangannya dan nantinya menjadi rekomendasi kebijakan presiden. Jangan ada blunder lagi begitu istilah semangat kita," ujar Agus.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 8 Juni 2022.


Video Terkait:
Lebih Darurat, Ibunya Sakit, Sehingga Harus Berdagang
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo