POLHUKAM

KIB Disarankan Gelar Konvensi Capres

Ketum Golkar Airlangga Hartarto (tengah), bertumpu tangan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa dalam silaturahmi KIB di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). (Antara Foto/Rivan Awal Lingga)
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (tengah), bertumpu tangan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa dalam silaturahmi KIB di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). (Antara Foto/Rivan Awal Lingga)


JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disarankan menggelar konvensi penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti Pemilu 2024.

"Konvensi dapat memberi ruang kepada figur internal partai koalisi maupun figur eksternal," kata Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Menurut dia, jika nantinya konvensi menghendaki kekuatan partai, secara otomatis ketua umum Partai Golkar adalah capresnya karena memiliki suara tertinggi di dalam koalisi. Namun, Anas menyarankan, calon pasangan yang akan diusung sebaiknya berdasarkan pertimbangan kekuatan figur, bukan hanya kekuatan partai.

"Jika komitmennya Indonesia bersatu maka harus menghadirkan tokoh yang bisa mempersatukan elemen bangsa," ujarnya.

Anas juga menyarankan perlunya memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh independen yang ada, seperti Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa; Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaltiti; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Menteri BUMN, Erick Thohir, hingga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.


Alasannya, para tokoh itu telah mendapat dukungan masyarakat untuk maju pada pilpres mendatang dengan dasar geliat deklarasi dukungan capres 2024 yang menghiasi pemberitaan belakangan ini.

Anas menyatakan bahwa konvensi KIB harus dibangun atas komitmen mempersatukan rakyat, bukan mempersatukan segelintir elite. Jika persatuan hanya terjadi di kalangan elite, dia menilai, kemungkinan besar di tingkat akar rumput akan terjadi pembelahan. Sebab, seringkali kharisma elite tidak berpengaruh secara efektif ke level akar rumput.

"Para tokoh KIB perlu merumuskan kriteria figur, misalnya memiliki pengalaman memimpin institusi pemerintahan di level nasional, memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin yang diharapkan, juga mencermati situasi kebangsaan terkini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya," paparnya.

Selain itu, Anas meminta KIB melakukan uji publik secara internal dan eksternal partai. Pada tahapan ini, semua kandidat yang ikut konvensi harus diuji gagasan dan rekam jejaknya.

"Dalam proses uji ini KIB mesti melibatkan berbagai elemen, mulai struktur pengurus partai di tingkat pusat hingga ke daerah, akademisi, tokoh masyarakat. Agar pembobotan capres lebih elegan, berkualitas dan mumpuni memenangkan Pilpres 2024," jelasnya.

Sebelumnya, tiga ketua umum parpol secara resmi menandatangani nota kesepahaman pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022) malam.

Penandatanganan dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. 

Ketiganya juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk parpol-parpol lain yang ingin bergabung. Selain itu, mereka juga bersepakat jika KIB belum akan membahas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di 2024.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 8 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo