POLHUKAM

PEMILU 2024

Kata KPU, Kampanye 75 Hari Kurangi Potensi Pembelahan di Masyarakat

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap. (Antara/Boyke Ledy Watra)
Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap. (Antara/Boyke Ledy Watra)


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan tahapan kampanye Pemilu 2024 yang hanya akan digelar 75 hari bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pembelahan di masyarakat.

"Ini menjadi sebuah pertimbangan untuk sebuah isu yang menjadi evaluasi kami pada Pemilu 2019 yaitu soal konflik di internal masyarakat, kemudian ada pembelahan-pembelahan," kata Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Dia menjelaskan, secara teknis, kampanye 75 hari akan membantu penyelenggara dan peserta pemilu untuk bisa melalui masa kampanye yang tidak menimbulkan dampak merugikan. Kemudian rancangan kampanye yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 sudah melalui tahap pembicaraan dan pembahasan di tingkat tripartit kepemiluan.

Rancangan Tahapan Pemilu 2024 khususnya jadwal kampanye telah melalui kajian-kajian sebelum diundangkan dalam Peraturan KPU.

"Sebenarnya 75 hari itu tidak serta merta, ada kajiannya. Kami meyakini ini sudah memberikan keadilan kepada seluruh peserta Pemilu 2024," ujar Parsadaan.


Partai Buruh melaporkan persoalan kampanye 75 hari yang ada di PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu 2024 ke Bawaslu RI.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, masa kampanye yang pendek akan mengakibatkan terbatasnya waktu bagi partai baru untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai pemilih.

"Masa kampanye 75 hari ya tidak adil. Kalau partai parlemen yang sudah ada sih dia sudah dikenal, nonparlemen sebagian sudah dikenal, tapi partai baru kan belum," jelasnya.


Video Terkait:
Ketua KPU Diberhentikan
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo