POLHUKAM

Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Dalam Kasus Mafia Tanah Cipayung

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, Pemprov DKI Jakarta, Info Indonesia
Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, Pemprov DKI Jakarta, Info Indonesia


JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetap dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi (Tipikor) mafia tanah Cipayung.
Adapun kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah LD selaku notaris, dan MTT yang diduga mafia pengadaan tanah Setu Cipayung, Jakarta Timur.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, penetapan tersangka terhadap keduanya sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-58/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 untuk LD.

Sedangkan penetapan tersangka terhadap MMT berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-59/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Dijelaskan Ashari, pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atas 8 pemilik lahan, guna kepentingan pengembangan RTH DKI Jakarta.

Namun dalam pelaksanaan pembebasan lahan di RT 008 / RW 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tidak ada dokumen perencanaan pengadaan tanah, tidak ada peta informasi rencana kota dari Dinas Tata Kota, tidak ada Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan tidak ada persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu.


"Bahwa dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat kerjasama antara tersangka LD, tersangka MTT dan pihak lainnya sehingga lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta," ujar Ashari dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Tersangka LD bersama-sama dengan pihak lainnya telah melakukan pengaturan dan atau pembentukan harga terhadap 8 (delapan) pemilik atas 9 (sembilan) bidang tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, pemilik lahan tersebut seharusnya hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1,6 juta per meter.

"Namun berdasarkan peran masing-masing tersangka Dinas Kehutanan dan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan uang rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter. Total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp46,4 miliar. Sedangkan total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp28,7 miliar."

"Sisa uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati para tersangka dan pihak lainnya sebesar Rp17.7 miliar. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan pihak lainnya melalui Tersangka MTT," ujar Ashari.

Ashari menyampaikan jika dalam proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur menyalahi ketentuan Pasal 45, Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait rencana pengadaan.

"Pasal yang disangkakan untuk tersangka LD adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),  Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Ashari.

Sedangkan untuk tersangka MTT adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rusdiyono