POLHUKAM

Buku Sekolah Baru Klaim Hong Kong Bukan Koloni Inggris, Meluruskan Sejarah?

Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada tahun 1997. (BBC)
Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada tahun 1997. (BBC)


JAKARTA - Buku pelajaran baru untuk anak-anak sekolah di Hong Kong akan menyatakan bahwa wilayah itu tidak pernah menjadi koloni Inggris. Sebaliknya, buku-buku tersebut menyatakan Inggris hanya menjalankan "pemerintahan kolonial" di Hong Kong. Hal ini menunjukkan perbedaan yang dibuat untuk menyoroti klaim kedaulatan China atas Hong kong. 

Negeri tirai bambu memang selalu menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyerah kedaulatan dan penyerahan Hong Kong ke Inggris. Hal ini lantaran China menilai bahwa perjanjian Perang Opium di tahun 1800-an tidak adil. 

Sementara itu, Kerajaan Inggris memerintah wilayah tersebut dari tahun 1841 hingga 1941, dan dari tahun 1945 hingga 1997, setelah itu wilayah tersebut dikembalikan ke China. Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada tahun 1997 setelah memerintah selama lebih dari 150 tahun. Selama berada di bawah pemerintahannya, Inggris menyebut Hong Kong sebagai koloni, serta wilayah yang bergantung.

Namun kini, buku-buku pelajaran baru berusaha keras untuk menjelaskan perbedaan antara "koloni" dan "pemerintahan kolonial" dengan teks-teks yang menyatakan bahwa bagi sebuah negara untuk menyebut wilayah eksternal sebagai koloni, perlu memiliki kedaulatan serta pemerintahan atas wilayah tersebut.

Dimuat BBC pada Kamis (16/5/2022), dalam buku teks terbaru dijelaskan bahwa dalam kasus Hong Kong, Inggris hanya menjalankan pemerintahan kolonial, jadi Hong Kong bukan koloni Inggris. 


Buku-buku tersebut telah disusun untuk kursus khusus yang akan diajarkan di sekolah-sekolah Hong Kong yang berfokus pada cita-cita kewarganegaraan, keabsahan, dan patriotisme. Mata pelajaran ini menggantikan kursus studi liberal yang berusaha untuk mengajar siswa keterampilan berpikir kritis yang lebih besar dan ide-ide tentang keterlibatan sipil.

Studi liberal semacam itu sempat dikritik oleh pemerintah China, terutama selama protes massa pro-demokrasi di kota itu pada 2019, dengan mengatakan bahwa pendidikan semacam itu telah "meradikalisasi" kaum muda dan memberi mereka ide yang salah.

Buku pelajaran baru itu saat ini belum dicetak dan masih menunggu persetujuan akhir oleh otoritas China. 

Editor: Amelia