POLHUKAM

Koalisi Jokowi Makin Solid

Tahun Politik Aman Terkendali

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers bersama dua menteri baru Zulkifli Hasan (kiri) sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto (kanan) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. (Setpres)
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers bersama dua menteri baru Zulkifli Hasan (kiri) sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto (kanan) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. (Setpres)


JAKARTA - 'Rabu keramat’ kemarin terasa spesial. Presiden Jokowi mendahului pelantikan pejabat baru Kabinet Indonesia Maju dengan makan siang bersama tujuh ketua umum parpol pendukung pemerintah.

"Apa kabar? Sehat semua?" sapa Jokowi begitu tiba di Presidential Lounge, kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022) siang. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Sesudah melepas jas dengan dibantu staf, Jokowi mengambil tempat duduk di tengah, diapit oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tepat di seberangnya, duduk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga Menteri Pertahanan.

Di sebelah kanan Prabowo, duduk Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sedangkan di sebelah kirinya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang kemudian dilantik menjadi Menteri Perdagangan yang baru. Di ujung kiri dari Jokowi, tampak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang berhadapan dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Agenda makan siang yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu berlangsung di Presidential Lounge, tempat khusus yang baru pertama kali digunakan Presiden Jokowi untuk menjamu tamu.


Sebagai makanan pembuka disajikan salad putri dewi dan shabu-shabu. Untuk hidangan utama, Jokowi menyediakan tiga menu yaitu beef tanderloin steak, salmon steak, dan nasi goreng kecombrang. Dendeng batokok, ayam kari deli, oseng brokoli scallop, udang telur asin, tahu jamur dan kerapu bakar, menjadi pelengkap. Sedangkan untuk makanan penutup disajikan puding kelapa serta jus kedongdong dan kelapa.

Pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pun berbincang-bincang, diselingi tawa. 

"Sekali-kali kita makan di sini," kata Jokowi.

"Tempatnya bagus, Pak, lebih modern," ujar Airlangga.

Setelah makan siang, Presiden Jokowi dan tujuh ketua umum koalisi pemerintah menuju Istana Negara untuk pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan; mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Jokowi juga melantik tiga wakil menteri. Mereka adalah Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Konsolidasi Politik
Selepas pelantikan, Airlangga Hartarto membocorkan kepada pers soal percakapan di tengah perjamuan.

"Tadi kami makan siang, ketua umum partai dengan presiden. Tentunya yang dibahas konsolidasi politik, terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan," ujar Airlangga Hartarto.

Presiden dan para ketua umum partai koalisi juga membahas tantangan di bidang energi dan pangan. 

"Tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil," jelas Airlangga.

Dia menekankan bahwa selama ini Presiden Jokowi terus menjaga stabilitas politik, termasuk selama menangani pandemi COVID-19. Dengan begitu pemerintah bisa menangani COVID-19 dengan baik, memulihkan ekonomi maupun menghadapi tantangan energi dan pangan. Bocoran juga datang dari Suharso Monoarfa, yang menyebut isu peran global Indonesia sebagai salah satu topik perbincangan makan siang dengan Jokowi.

"Ngobrol mengenai perkembangan dunia, dan bagaimana Indonesia jadi contoh bagi negara-negara di dunia," kata Suharso kepada wartawan.

Sangat Spesial
Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, membeberkan alasan Presiden mengundang para ketua umum koalisi pemerintah untuk makan siang bersama sebelum pelantikan pejabat baru.

"Artinya, kebetulan hari ini ada ketum baru (masuk kabinet), secara formal dikukuhkan," kata Pramono Anung di Istana Kepresidenan.

Maksudnya tentu Zulkifli Hasan, yang partainya baru resmi masuk ke koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021.

"Makan siang, di tempat baru yang belum pernah dipakai oleh Presiden untuk menyambut siapa pun, karena memang ini ruang privat Presiden dan disebut dengan Presidential Lounge, maka yang pertama diundang sebagai tamu-tamu adalah ketua-ketua umum partai," ungkap Pramono.

Jokowi Pegang Kendali
Dari konsolidasi politik di ruang privat dan reshuffle yang digelar kemarin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ada pesan khusus yang dikirimkan Jokowi ke ruang publik.

Jokowi hendak menegaskan bahwa dirinya paling kuat dan berkuasa dalam perpolitikan nasional saat ini. Kehadiran PAN dalam koalisi dan kabinet membuat Jokowi makin leluasa untuk memanfaatkan bahkan menekan koalisi. Meski melihat Jokowi begitu dominan saat ini, Dedi tidak setuju jika Jokowi dikatakan memegang kendali politik Pilpres 2024.

"(Jokowi) Memegang kendali atas situasi saat ini, iya. Tetapi untuk 2024, tidak," kata Dedi kepada Info Indonesia.

Menurutnya, kendali pencalonan tokoh untuk Pilpres 2024 tetap berada di tangan para ketua umum partai koalisi pemerintah. Lalu, bagaimana nasib dua partai lain di luar pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan PKS, yang kalau pun berkoalisi tetap tidak memenuhi presidential threshold? Menurut Dedi, mereka belum waktunya risau karena poros yang terbentuk baru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Situasi masih dinamis, Demokrat dan PKS masih berpeluang membangung gerbong sendiri dengan tambahan satu partai, misalnya Partai Nasdem.

"Mungkin saja (Pilpres 2024) hanya dua poros dan satu putaran, tetapi peluang PKS dan Demokrat merapat ke KIB sangat kecil. Dua Parpol ini berada di kelas menengah, lebih mungkin jika keduanya membentuk poros sendiri," katanya.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai, Jokowi berusaha mengamankan kebijakan reshuffle agar kehadiran PAN tidak mendapat penolakan dari koalisi. PAN memang bukan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

"Reshuffle bertujuan untuk menyamakan persepsi agar satu frekuensi. Kan lucu, jika ada penolakan dari partai koalisi Jokowi," kata Ujang.

Ujang juga tidak melihat korelasi antara kesolidan koalisi saat ini dengan format poros politik 2024. Kata dia, ada saatnya para elite politik akan bermain masing-masing. Ada yang masih bersekutu dengan Jokowi, tapi ada juga yang tidak setuju soal capres-cawapres. Pada intinya, lanjut Ujang, konstelasi politik masih dinamis dan membuka diri terhadap segala kemungkinan.

"Dua poros terbentuk, mungkin saja Pilpres satu putaran. Namun akan tajam lagi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. PKS dan Demokrat kecil kemungkinannya ke KIB. Jika mereka tak bisa mendapat teman koalisi, setidaknya mereka akan fokus di Pileg 2024," ujarnya.

Menatap 3 Periode
Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono, menilai, perombakan kabinet kali ini bisa dimaknai sebagai sarana akomodasi politik. Terutama dengan masuknya PAN dan Zulkifli Hasan sebagai Mendag baru.

"Di tengah adanya isu keretakan koalisi, ada koalisi di dalam koalisi, retaknya hubungan Jokowi dan Megawati, retaknya hubungan Megawati dan Surya Paloh, reshuffle kabinet hari ini justru ingin menunjukkan bahwa kondisi koalisi sedang baik-baik saja," kata Timothy.

Memang agak aneh jika Presiden melakukan konsolidasi politik sementara masa jabatannya tinggal dua tahun.

"Peristiwa politik ini justru menyegarkan alam pikiran saya bahwa konsolidasi politik biasanya dilakukan untuk menyolidkan dukungan agar menang dalam sebuah kompetisi, itu biasanya," katanya.

Bisa jadi konsolidasi politik yang makin intens dilakukan Jokowi bertujuan memastikan soliditas koalisi pendukung pemerintah terhadap rencana amendemen kelima UUD 1945 dan pencalonan dirinya kembali menjadi presiden.

"Dalam politik, semuanya serba mungkin, termasuk kemungkinan Presiden Jokowi tiga periode dengan dukungan 80 persen lebih kursi di parlemen," kata dia.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 16 Juni 2022.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo