POLHUKAM

Ratusan Kepala Daerah PDIP Berkomitmen Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan

Penandatanganan surat komitmen oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Jakarta, Kamis (16/6/2022). (Antara/PDIP)
Penandatanganan surat komitmen oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Jakarta, Kamis (16/6/2022). (Antara/PDIP)


JAKARTA - Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menandatangani surat komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan korupsi dan bertanggung jawab kepada rakyat.

"Jadi, ini tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dia mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kepada para kader mengenai pentingnya untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat.

Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat. Berdasarkan hal tersebut, PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat.

"Karena itulah ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya," jelas Hasto.


Ketika seorang pemimpin bekerja dengan baik diyakini bahwa rakyat pasti akan menyampaikan apresiasi kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat.

Hasto juga menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat sebagai prioritas utama.

Dia mengatakan, sebagai sanksi pelanggaran surat komitmen, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

"Tentu saja sanksi pemecatan dari partai," ujar Hasto.


Video Terkait:
Presiden Tidak Bisa Mengubah Isi UUD 45
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo