POLHUKAM

PAN Masuk Kabinet, Jokowi Pastikan Koalisi Tidak Terguncang

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro. (Net)
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro. (Net)


JAKARTA - Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo dinilai sebagai upaya untuk konsolidasi politik. Selain itu, hal tersebut  juga dapat dimaknai sebagai cara untuk menciptakan rasa kebersamaan antara Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya.

"Jokowi ingin memastikan bahwa reshuffle kabinet tak membuat parpol terguncang atau ribut," kata Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro saat diwawancarai Info Indonesia, Rabu (15/6/1022).

Selain itu, reshuffle kali ini Presiden Jokowi telah menunjukkan bahwa dirinya mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. 

Dia menambahkan, Jokowi juga ingin menunjukkan ke publik bahwa tidak ada resistensi dari partai politik pendukung terkait reshuffle yang dilakukan.

"Suasana tetap kondusif tidak ada partai yang protes. Jokowi juga ingin agar dukungan yang besar terhadap dirinya dan penerus yang di-endorse mendapat dukungan yang besar," imbuhnya.


Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus menjajaki untuk membangun koalisi dengan partai politik lainnya. 

"Artinya, kita tidak mudah disimpulkan terlalu awal PKS dan Demokrat tidak bisa bentuk koalisi," tuturnya. 

Dalam politik, kata Siti, ada opsi dan dinamika yang dapat terjadi. Sehingga apa yang tampak saat ini belum tentu bisa berkesinambungan sampai Pemilu 2024. 

"Apapun bisa terjadi. Namun arah kuatnya justru akan terbangun lebih dari dua poros. Ada poros PDIP, poros Nasdem, poros KIB. Sehingga Pemilu bisa jadi dua putaran," pungkasnya.

Editor: Amelia