POLHUKAM

Kejati DKI Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkumham

Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam. (Dok. Kejati DKI)
Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam. (Dok. Kejati DKI)


JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan perbuatan pemerasan kepada pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2021, dari penyelidikan ke penyidikan.

Menurut Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam peningkatan status dalam kasus tersebut setelah Tim Penyelidik pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DKI, pada hari Rabu, 15 Juni 2022, telah melaksanakan gelar perkara di depan pimpinan terkait.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, bahwa dalam proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke Penyidikan," ujar Ashari Syam dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Dijelaskan Ashari, telah ditemukan peristiwa pidana yang diduga tindak pidana korupsi, yakni adanya gratifikasi dan pemerasan. Kemudian penyalahgunaan kewenangan, yaitu memaksa beberapa orang kepala rutan dan/atau kepala kembaga pemasyarakatan untuk menyerahkan sejumlah uang dengan janji mendapatkan promosi jabatan.

"Jika tidak menyerahkan sejumlah uang mereka diancam akan dimutasi jabatan," kata dia.


Tim Penyidik, kata dia, akan segera melakukan pemanggilan terhadap saksi juga pihak dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan pihak terkait lainnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dugaan pemerasan dan/atau pungutan liar yang dilakukan oleh GD, eks eselon III pada Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh terlapor.

"Terduga (GD) diduga meminta uang setoran dari pejabat rutan dan lapas di Indonesia," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, melalui keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Editor: Saeful Anwar